52 Pejabat UPT Kecamatan Geruduk Disdik Sumedang, pertanyakan nasib mereka

SUMEDANG – Sebanyak 52 orang pejabat eselon 4a dan 4b di unit Pelaksana Teknis Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sekabupaten Sumedang menggurudug Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk mempertanyakan nasibnya yang akan didemosi. 

(Berdasarkan) Pantauan SUMEDANGONLINE.COM, terlihat dari rapat di ruang Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Jumat, 8 September 2017 para kepala UPT dan kasubag TU pada UPT Kantor Disidik Kecamatan memperlihatkan wajah resah karena jabatan yang sekarang mereka sandang akan hilang termasuk tunjangan jabatan dan tunjangan TPP akan hilang.

Meski demikian dikatakan Kepala UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Kabupaten Sumedang, Encas Mahfudin itu masih sebuah wacana dan selama ini disebutkan olehnya terkait Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang  Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD. Ada penafsiran dari para UPT, PGRI dan Dinas Pendidikan yang salah pada sebutnya pemerintah Kabupaten Sumedang tidak harus mengacu ke perintah Permendagri tersebut sebab yang ada di Kabupaten Sumedang itu yang ada unit pelaksana teknis bukan UPTD mapun Cabang Dinas.

“Ini memang baru wacana yang sangat mengagetkan, karena bagaimana pun UPT ini sudah diatur baik dalam PP 18 2016 lahir pada Permendikbud 47, ini kewenangan Dinas daerah pembagian operasional pekerjaannya,” ujarnya.
“Sekarang ada wacana Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 yang lahir pada tanggal 23 Februari 2017, sedangkan Permendikbud itu lahir 10 Oktober 2016. Menyikapi hal tersebut, Permendikbud sendiri sudah mengantisipasi dengan adanya UPTD ini sehingga membentuk aturan aturan tersebut, sedangkan permendagri sekarang itu untuk beberapa Dinas Instansi,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Unep Hidayat menyebutkan, pihaknya hanya merupakan objek terkait kewenangan pihaknya tidak memiliki kewenangan karena kewenangan dan kajian ada di Pemerintah Daerah. “Kita hanya punya harapan, ya kalau harapan jangan dulu dihapus lah Dinas Pendidikan, karena UPT masih diperlukan. Karena jarak jauh dan sebagainya. Kita dengan sekolah, itu intinya jangan sampai dari Surian harus ke sini, begitu,” ungkap Unep.

Meski demikian dikatakan Unep kalau pun yang terburuk adanya penghapusan, harus siap. “Ada (penghapusan) harus siap, tidak ada yang syukur. Karena kita hanya mensosialisasikan hasil rapat kepala dinas dengan pemerintah daerah yang lebih bagusnya lagi Dinas Pendidikan diajak bicara, untuk menyamakan persepsi dan aturan itu,” jelasnya. *** iwan

Sumber : Sumedangonline.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: