4 Poin Hasil Pertemuan Pimpinan KPK dengan SBY di Kantor Partai Demokrat

JAKARTA – Guna mewujudkan politik berintegritas, Partai Demokrat, mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2017. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, mewakili lembaga antirasuah dalam sebuah forum diskusi tertutup bagi awak media dengan partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Usai diskusi, ia mengapresiasi langkah partai berlambang bintang mercy itu dalam penanganan korupsi yang menimpa terhadap kader internalnya. Terlebih hanya Demokrat yang baru memiliki divisi penanganan tindak pidana korupsi.

“Memang Demokrat ini yang sudah memiliki departemen khusus untuk penanganan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” ujarnya saat ditemui usai diskusi tertutup dengan pimpinan Partai Demokrat.

Bahkan, ia menyebut empat kesimpulan yang dihasilkan dari pertemuan itu. Pertama, yaitu soal perekrutan calon anggota partai politik yang harus ditelisik secara mendalam oleh internal partai politik itu sendiri.

“Kedua, bagaimana nanti setelah menjadi anggota partai politik? Lalu, bagaimana mengkaderisasi kelanjutannya?” imbuhnya.

[Baca Juga: SBY: KPK, Kejaksaan dan Polri Harus Akur!]

Ia menambahkan, persoalan yang paling utama di dalam partai politik, yakni banyaknya kader partai politik yang melanggar kode etik dari partainya sendiri. Sehingga banyak kader partai politik yang dibekuk oleh lembaga antirasuah.

“Mereka harus juga kita mintakan, memiliki satu macam untuk khusus menangani kode etik ini,” tuturnya.

[Baca Juga: Bertemu SBY, Pimpinan KPK Jabarkan 4 Masalah Korupsi di Tubuh Parpol]

Kemudian, permasalahan lainnya yaitu soal kecilnya dana partai yang digelontorkan dari APBN. Namun, kini partai politik mendapatkan angin segar dengan disetujuinya kenaikan dana bantuan partai dari Rp108 menjadi Rp1000. Usulan kenaikan dana partai politik itu merupakan rekomendasi dan kajian dari KPK.

“Menurut kajiannya Rp10.000 kajian itu Rp10.000 tapi ini sekarang baru mencapai angka 1000 jadi masih jauh masih 10% dari yang diharapkan dari hasil kajian dari KPK,” ujarnya.

[Baca Juga: Meski Banyak Kader yang Dicokok KPK, SBY Tetap Dukung KPK]

Ia menambahkan, partai politik dalam merekrut seseorang menjadi kadernya harus memiliki persyaratan yang lebih selektif. Sehingga, masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya menjadi kader partai harus mempersiapkan secara matang.

“Kita lihat ada beberapa persyaratan antara lain, latar belakangnya harus jelas dulu. Dan dia harus memiliki yang utama adalah mempunyai integritas. Itu yang paling utama,” pungkasnya. (sym)

(aky)

Sumber : okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: