KPK : RUU Penyadapan Bukan untuk Melemahkan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Penyadapan yang akan digodok oleh Komisi III DPR RI. Lembaga antirasuah tersebut pun menjamin RUU ini bukan alat untuk melemahkan, melainkan memberikan batasan jelas pelaksanaan penyadapan oleh KPK.

“Jadi bukan sifatnya melemahkan. Tapi KPK malah menginginkan ada UU (Tata Cara Penyadapan) tentu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan.

Basaria mengatakan, rencana itu memang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2011 lalu, di mana penyadapan perlu diatur dalam beleid khusus.

Purnawiran polisi jenderal bintang dua itu menambahkan, sebenarnya dahulu penyadapan yang dilakukan oleh KPK mendapat pengawasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun kegiatan audit yang dilakukan Kemenkominfo berhenti sekira tahun 2011-2012.

Saat itu, Kemenkominfo merasa tak memiliki otoritas lagi melakukan pengontrolan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. “Dulu yang audit penyadapakan KPK itu dilakukan oleh Kemenkominfo yang kemudian menurut MK diatur oleh UU sendiri,” ujar Basaria.

KPK, lanjut dia, selaku lembaga yudikatif yang merupakan pelaksana regulasi hanya tinggal menjalankan dan mengawasi perancangan undang-undang-undang tersebut. “Karena KPK itu penegak hukum, yudikatif. Jadi kita itu hanya sebagai pelaksana UU. Jadi tidak termasuk melemahkan,” ujarnya.

(ran)

Sumber : okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: