4 Fraksi Walk Out Dari Pengesahan RUU Pemilu

JAKARTA – Sidang penetapan RUU Pemilu yang diselenggarakan sejak Kamis, 20 Juli 2017 berakhir Jumat (21/7/2017) dini hari. Pada sidang tersebut, 4 fraksi memutuskan walk out. Selain itu Fadli Zon yang mulanya memimpin rapat paripurna juga ikut walk out lantaran menganggap penetapan presidential treshold melanggar konstitusi negara ini.

Diketahui keempat fraksi yang menyatakan tidak ikut dalam pengambilan keputusan secara voting malam hari ini yaitu Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS. Pemimpin sidang Fadli Zon yang juga merupakan dari fraksi Grindra ikut keluar dari ruang sidang.

“Ya tentu saya kira langkah-langkah hukum akan ditempuh selanjutnya. Langkah- langkah hukum yang ditempuh termaksud untuk menentukan satu uji terhadap RUU ini di MK,” ungkap politikus Partai Gerindra, Fadli Zon pada awak media di depan ruang sidang nusantara.

Fadli Zon menambahkan, ia memilih sikap tersebut lantaran mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Para ketua Mahkamah Konstitusi (MK) baik itu Hamdan Zulfa yang mengambil keputusan ketika itu, kemudian Mahfud MD yang juga mantan ketua MK. Kami mendengar pandangan – pandangan mereka bahwa demikian tidak ada lagi presidential treshold,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia menilai keputusan keempat fraksi yang tidak menyetujui dilakukannya presidential treshold merupakan keputusan yang benar. 

“Kita harus sikapi secara dewasa, tapi kami tidak mau menjadi bagian yang ikut melakukan pengambilan keputusan yang kami anggap melanggar konstitusi.  Yaitu memakai presidential treshold yang sudah di pakai pada pilpres 2014,” tuturnya.

Selain itu Fadli Zon mengaku, hingga saat ini tidak ada satu negarapun yang menggunakan presidential treshold hingga 20 persen.

“Tidak ada itu sampai 20 persen. Pada umumnya dibawah 10 persen, dan itu pun memakai pemilihan umum yang tidak serentak,” jelasnya.

Dia menambahkan hal ini merupakan bagian dari satu demokrasi untuk menegakan aturan. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan untuk melakukan uji materi atau judisial review.

“Kita akan adakan langkah langkah yang benar dan melakukan judisial review. Saat ini demokrasi kita menurun karena pemerintah ikut campur dan mengedepankan persoalan taktis yang saya kira rasanya tidak mungkin dilakukan,” tandasnya. (sym)

(aky/okezone.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: