Terungkap! Dirut PDAM Bandarmasih Jadikan PT CSP Sumber Uang untuk Suap DPRD Banjarmasin

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata membeberkan sumber keuangan Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih untuk menyuap dua pimpinan DPRD Banjarmasin.

‎Adapun, sumber uang tersebut didapatkan Muslih dari perusahan rekanan PDAM, PT Chindra Santi Pratama (PT CSP). Muslih meminta kepada PT CSP menyediakan uang sebesar Rp150 juta untuk nantinya dibagikan di anggota DPRD Banjarmasin.

Tanggal 11 September 2017, diduga M (Muslih), meminta kepada pihak PT Chindra Santi Pratama, rekanan PDAM, untuk menyediakan dana sebesar Rp150 juta dan agar menyerahkan kepada T (Trensis),” kata Marwata saat konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

Bukan hanya itu, Marwata mengungkapkan, bahwa anak buahnya berhasil menyita uang tunai Rp48 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 15 September 2017, kemarin.‎ Uang tunai Rp48 juta tersebut diduga merupakan bagian dari total suap senilai Rp150 juta.

Uang Rp150 juta itu dimaksudkan untuk memuluskan persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.

“‎Dalam OTT ini, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari Rp150 juta yang diterima Dirut PDAM dari pihak rekanan yang telah dibagikan kepada anggota DPRD Banjarmasin,” pungkasnya.

KPK pun telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan suap persetujuan Raperda Penyertaan Modal Pemkot Banjarmasin sebesar Rp50,5 miliar kepada PDAM Bandarmasih.

Keempat orang tersangka tersebut yakni, Ketua DPRD Banjarmasin, Iwan Rusmali; Dirut PDAM Bandarmasih, Muslih; Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Andi Effendi; dan Manajer Keuangan PDAM, Trensis.

Sebagai pihak pemberi, ‎Muslih dan Trensis disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Iwan Rusmali dan Andi Effendi disangkaka‎n melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (sym/Ari)

Sumber :Okezone.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: