Ketua Umum sekaligus KEtua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto(kanan), menyampaikan orasi dalam AKsi Bela Rohingya di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017). Puspa Perwitasari/Antara Foto

Pernyataan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, soal krisis Rohingya memicu kritik dari sederet politisi. Prabowo mengatakan bahwa kiriman bantuan tenaga kesehatan dan barang dari (pemerintah) Indonesia untuk para pengungsi Rohingya di Bangladesh hanya bentuk pencitraan.

“…jadi kalau kita sekarang kirim bantuan, itu cuma pencitraan. Bantuannya pun tak sampai kadang-kadang…,” tukas Prabowo dalam orasi selama kurang lebih 15 menit pada Aksi Bela Rohingya yang digagas Partai Kebangkitan Sosial (PKS) di Monumen Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Menurut Prabowo, peduli terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang disebut mengalami penindasan memang suatu hal yang perlu. Namun seperti termuat dalam video PKS TV di Youtube, Indonesia dinilai harus beres terlebih dahulu atau mengoreksi diri lebih dulu.

“…mari kita koreksi diri kita sendiri, mari kita perkuat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia disegani,” katanya.

Secara umum, orasi Prabowo itu berbicara dalam konteks masyarakat muslim. Misalnya bagaimana ketika muslim ditindas bukan dibalas dengan penindasan pula.

Saat muslim berkuasa, ujar Prabowo, mereka harus mampu menunjukkan bahwa kekuasaan itu untuk melindungi semua orang –apapun suku dan agamanya.

Orasi Berapi-api Prabowo Subiyanto Bela Rohingya © PKS TV

PKS pun mengamini pernyataan Prabowo. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9), menegaskan bahwa pernyataan Prabowo adalah benar jika pemerintah hanya berhenti hanya pada pengiriman bantuan.

Pengiriman bantuan itu dianalogikan seperti mendandani atap rumah yang bocor. Kebocoran atap rumah mengenai sofa, kemudian sofa terpaksa digeser. Itulah analogi pemberian bantuan dari pemerintah.

Mardani menegaskan bahwa seharusnya pemerintah mendesak Myanmar agar mau merevisi Undang Undang 1982 tentang Kewarganegaraan yang tidak menyertakan Rohingya di antara 33 suku di Myanmar.

Jadi, seperti dilansir detikcom, pemerintah seharusnya masuk ke akar masalah itu. “Jadi pemerintah bisa pencitraan kalau tidak menindaklanjuti diplomasi sampai ke akar masalah,” pungkas Mardani.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemberian bantuan justru sebagai bentuk tanggung jawab terhadap permintaan masyarakat. JK pun sepakat bahwa pengiriman bantuan, yang waktunya terlambat dibanding Malaysia, adalah pencitraan –tapi yang positif.

“Ini serba salah, diam-diam dikritik dan terbuka dikritik. Tidak apa-apalah. Indonesia juga penting kritikan seperti itu, supaya pemerintah lebih bekerja proporsional, jangan berlebihan,” tegas JK.

Di luar pemerintah, komentar Prabowo disambut kritikan dari para politisi dan partai politik. Partai Hanura yang propemerintah menilai pernyataan Prabowo kontraproduktif.

Dadang Rusdiana, Wakil Sekretaris Jenderal (sekjen) Hanura, mengatakan kepada Kompas.com bahwa Prabowo gagal membedakan pencitraan dengan kerja nyata.

Dadang menilai langkah Presiden Joko “Jokowi” Widodo adalah langkah nyata. Itu sebabnya Dadang mengimbau pihak lain lebih baik bersatu untuk menekan pemerintah Myanmar. “Kalau menuduh yang lain-lain itu kontraproduktif,” tukas Dadang.

Sementara Sekjen PPP, Arsul Sani, meminta Prabowo jangan berprasangka buruk (suudzon) terhadap aksi pengiriman bantuan. Apalagi, pemerintah juga membuka pintu bagi partisipasi umat Islam –baik langsung maupun tidak langsung.

“Apakah mereka yang bicara soal pencitraan itu juga akan melihat yang dilakukan MUI, NU, Muhammadiyah, FPI dan belasan ormas Islam lainnya juga sebagai pencitraan?” tanya Arsul kepada Tribbunnews.com.

Adapun wakil Arsul Sani, Ahmad Baidowi, menilai pernyataan Prabowo justru memperkeruh suasana. Membantu siapapun, menurut Awi –sapaan Ahmad, tak ada hubungannya dengan kemiskinan di Indonesia.

Awi tak menampik bahwa dalam negeri Indonesia memang masih punya banyak masalah. Namun bukan berarti Indonesia tak perlu membantu negara lain. “Jadi justru menurut saya pernyataan Prabowo itu pencitraan,” ujar Awi.

Sedangkan dari kubu PDI Perjuangan, partai utama pendukung pemerintah, menilai pernyataan Prabowo berarti tidak paham pada masalah Rohingya. Politisi PDIP P, Andreas Hugo Pereira, menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan dua hal untuk Rohingya; bantuan kemanusiaan dan diplomasi (melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi).

“Karena itu, jalan diplomasi dan jalan bantuan kemanusiaan dari pemerintah mewakili aspirasi rakyat Indonesia ini sudah tepat untuk ikut membantu warga Rohingya yang sedang dalam kesulitan,” kata Andreas.