Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Dua Kelurahan Terkena Penertiban

Jakarta – Untuk kepentingan pembangunan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menertibkan pemukiman warga di dua kelurahan di wilayah Jakarta Timur, yaitu pemukiman warga seluas 6,6 hektare di Kelurahan Cipinang Melayu dan tiga hektare di Kelurahan Halim Perdanakusuma.

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan sekitar tiga bulan lalu, ia bertemu dengan pihak KCIC untk membahas pembebasan lahan terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di wilayah Jakarta Timur.

“Beliau (KCIC) mau membangun kereta cepat mulai dari Halim Perdanakusuma sampai nanti batas kita di Cipinang Melayu. Jadi ada yang dibebaskan di Kelurahan Cipinang Melayu dan Halim,” kata Bambang seusai rapat dengan Gubernur DKI Jakarta bersama PT KCIC di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (26/9).

Diungkapkannya, untuk lahan di Kelurahan Cipinang Melayu merupakan lahan yang dimiliki warga. Sehingga nanti akan diberikan ganti rugi sesuai dengan penilaian dari tim appraisal yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan lahan seluas tiga hektare di Kelurahan Halim Perdanakusumah merupakan milik TNI Angkatan Udara (AU), namun sudah diduduki warga secara ilegal.

“Kalau yang di dekat Halim itu menggunakan tanah galian yang dikuasai masyarakat. Itu tanahnya Halim (TNI AU). Sisanya menggunakan tanah masyarakat di Cipinang Melayu,” ujarnya.

Ketika ditanya biaya pembebasan lahan, Bambang mengaku tidak tahu menahu karena semuanya disediakan pihak KCIC. Ia hanya diberikan tugas untuk membantu pembebasan lahan di Cipinang Melayu.

Untuk lahan pemukiman warga yang akan dibebaskan di Cipinang Melayu, akan ada 300 kepala Keluarga (KK) yang terkena penertiban. Yaitu di RT 7 RW 14, RT 7 RW 9, RT 7 RW 5, RT 7 RW 12, RT 9 RW 12 dan RT 12 RW 12.

“Jumlah KK yang terkena penertiban cukup banyak. Sekarang lagi proses pendataan dan pengukuran dari BPN. Tadinya warga mau ukur sendiri, tetapi karena menggunakan UU No. 2 tahun 2012, pembebasan lahan harus melalui panitia pembebasan tanah dengan BPN,” jelasnya.

Untuk eksekusi penertiban lahan baik di Kelurahan Cipinang Melayu maupun di Kelurahan Halim Perdanakusumah ditargetkan sudah rampung pada bulan November. Akan ada tahapan yang harus dilalui sebelum penertiban, yaitu rapat koordinasi dengan pihak KCIC dan BPN, sosialisasi kepada warga, pembebasan dan pengukuran tanah, penilaian tim appraisal hingga tahap pembayaran ganti rugi.

Sumber:

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: