Bela Panglima TNI, NasDem salahkan media sebarkan isu 5.000 senjata

JAKARTA – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perihal 5.000 senjata ilegal, dituding sebagai manuver politik sang jenderal bintang empat. Namun, Sekjen NasDem Johnny G Plate punya penilaian berbeda.

“Kami sendiri tidak setuju pernyataan itu (panglima berpolitik) karena dilakukan di lingkungan TNI. Apalagi di lingkungan militer yang tidak dilanjuti dengan konferensi pers, tidak ada sama sekali,” ujar Johnny di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Johnny justru melihat pernyataan Panglima TNI ini membuat gaduh publik karena peran media. Pernyataan Gatot itu disampaikan di lingkungan militer, tapi tersebar luas di publik. Seharusnya pernyataan itu bukan untuk konsumsi publik.

“Berbahaya informasi kalau di lingkungan militer semuanya dibuka ke pada dunia. Makanya informasi militer disampaikan melalui konferensi pers, apabila tidak dilakukan secara resmi itu tdk bisa, itu dianggap rahasia negara,” tuturnya.

“Mohon maaf bukan ini mengurangi kebebasan pers, tapi ini ada batasan-batasan tertentu yang mesti kita jaga,” sambungnya.

Johnny menilai Gatot tidak melakukan kesalahan komunikasi. Menurutnya ada yang membocorkan perkataan Gatot ke publik. “Jangan liat pola komunikasi salah, jika ada info leaking itu berarti tidak disalurkan melalui institusi resmi TNI dan itu tidak boleh. Jangan sampai terulang,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Imparsial Al Araf mengkritik Panglima TNI karena informasi intelijen seharusnya tidak diumbar ke publik. Malah dia mempertanyakan keabsahan intel milik Gatot. Al Araf menilai panglima tengah melakukan politik praktis.

“Kami menganggap bahwa seharusnya panglima tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang ia dapat kepada publik, melainkan menyampaikan ke Presiden sebagai end-user,” ujar Al Araf, Senin (25/9).

Senada dengannya, ketua Setara Institute Hendriadi mengatakan sebagai panglima, Gatot telah tidak patut mengumbar informasi intelijem. Ia harusnya sadar berada di ruang publik. Dia tidak menyalahkan media yang mengutip lantaran mereka diundang ke acara tersebut.

“Walaupun tidak ada pers rilis, bahwa itu off the record, tetap bisa dikutip media, sebagian media menyatakan diberikan kesempatan hadir, keliru kalau dikatakan bukan pers rilis. Ini satu pengalihan tanggung jawab yang diambil,” ujar Hendriadi.

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: