Penangkapan Beruntun Kepala Daerah Wanita oleh KPK, Empat Nama Ini Masih Jadi Harapan

JAKARTA – Rentetan penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagai membuka mata, betapa korupsi masih berkawan akrab dengan kekuasaan. Stigma ini tak pernah redup, bahkan menyala makin terang setelah KPK menetapkan 14 orang kepala daerah –sepanjang tahun 2016 hingga September 2017– sebagai tersangka kasus korupsi.

Dari 14 nama itu, empat orang di antaranya adalah kepala daerah wanita. Sebut saja Atty Suharty (Wali Kota Cimahi), Sri Hartini (Bupati Klaten), Siti Masitha (Wali Kota Tegal) hingga Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara).

Bertalian dengan hal itu, Okezone telah memetakan sejumlah nama kepala daerah wanita yang masih dapat dijadikan harapan untuk memimpin daerah-daerah di Indonesia lantaran sejumlah prestasi yang dimiliki.

Berikut daftarnya:

1. Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan)

Nama Airin mulai ramai diperbincangkan setelah tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardhana, pengusaha sekaligus suami Airin oleh KPK lantaran keterlibatannya dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan.

Paras Airin yang cantik begitu menyita perhatian publik ketika itu. Sebagai seorang istri, Airin yang menjabat wali kota tetap setia mengunjungi Wawan –sapaan akrab Tubagus– selama proses penyidikan di KPK.

Selain itu, sebagai pejabat yang berada di tengah pusaran korupsi dinasti Ratu Atut Chosiyah –yang ketika itu juga terlibat dalam kasus itu bersama Wawan, Airin disebut-sebut turut terlibat dalam persekongkolan jahat itu, meski hingga kini keterlibatan Airin belum juga terbukti.

Di luar semua kehidupan pribadinya, Airin memiliki berbagai prestasi yang cukup mengangkat pamornya sebagai seorang kepala daerah perempuan.

Sebut saja Penghargaan Satya Lencana Koperasi yang diraihnya pada 21 Juli 2016, atau Penghargaan yang diberikan kepada Tangerang Selatan yang dinobatkan sebagai kota layak anak tingkat pertama pada Juli 2013 dan 2015.

Selain itu, ada juga Penghargaan Paramesti dari Kementerian Kesehatan atas kebijakan penerbitan Perda pengendalian konsumsi hasil tembakau serta Penghargaan Kepala Daerah Inovatif (KDI) dibidang inovasi aplikasi siaran Tangerang Selatan dari Koran Sindo pada tahun 2017.

2. Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang)

Selain Airin, nama Cellica merupakan salah satu nama yang paling menyita perhatian publik. Selain cantik, Cellica memiliki karir yang tergolong gemilang. Merangkak dari posisi wakil bupati, Cellica kemudian memimpin Kabupaten Karawang sebagai seorang Bupati.

Bahkan, saat menjadi wakil bupati pada usia 36 tahun, Cellica dinobatkan sebagai wakil bupati termuda oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Terkait capaian dalam pemerintahan, Cellica berhasil memperoleh Penghargaan Anugerah dari Kemendikbud atas pengembangan Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).

Selain itu, Cellica juga berhasil memperoleh penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas kesuksesannya menjalankan program BKKBN.

3. Sri Wahyumi Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud)

Berbagai penghargaan berhasil diraih oleh Sri Wahyumi sejauh masa baktinya. Sebut saja penghargaan dalam kategori Mention as Best Influental Woman of The Year 2017 dalam acara Women Icons Summit and Awards.

Selain itu, ada penghargaan Dharma Pertahanan karena dianggap telah membantu kelancaran tugas pengamanan dan pertahanan pulau-pulau terluar.

Penghargaan lain yang berhasil diperoleh oleh Sri adalah penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017. Penghargaan tersebut diberikan karena Sri dianggap memiliki perencanaan terbaik dalam pembangunan daerah.

4. Karolin Margret Natasa (Bupati Landak)

Nama Karolin mungkin tak begitu banyak didengar. Namun, sebagai seorang kepala daerah, Margret memiliki prestasi yang tergolong membanggakan. Meski tak mentereng dalam hal jumlah, Margret berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) karena dianggap sebagai bupati terbaik yang berhasil mengembangkan kapasitas aparatur sipil negara di lingkup pemerintahannya (ASN).

Hal itu tentu merupakan capaian yang sangat penting, mengingat agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah merevolusi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan.

(ydp) (amr)

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: