Balada Mahar Politik dan Kewajiban Setor Yang Menjerat Para Pejabat Dan Politisi

BANDUNG, SUKON – Satu per satu kepala daerah mendarat di Gedung KPK Jakarta. Tidak secara terhormat tetapi dengan mengenakan rompi oranye KPK. Pertanda sang kepala daerah tersangkut korupsi. Rentetan kejadian ini membuat publik bertanya, why? 

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, korupsi yang marak dilakukan pejabat daerah bisa karena dua faktor. Pertama karena faktor kultural, yakni ketamakan penguasa. 

Faktor selanjutnya, korupsi terjadi karena faktor struktural. Menurut Ketua ICW, Kepala daerah terpaksa mencari dana untuk mengembalikan mahar politik dari partai yang digunakan untuk maju.

ICW berpendapat bahwa sistem di partai politik di Indonesialah yang memaksa pejabat daerah mencari uang agar bisa balik modal.

Bahkan Prof Juanda, seorang ahli hukum tata negara meyakini, jika KPK terus menjaring OTT,  per harinya pasti ada saja kepala daerah yang terciduk KPK. ( Tribunnews.com )


Isu Mahar Politik

Sebenarnya isu partai politik menerima bayaran untuk mendukung suatu calon dalam pilkada, baik itu bupati, walikota, maupun gubernur, sudah sering terdengar. Ada istilah khusus untuk bayaran ini yaitu “Mahar“, diambil dari istilah Mahar atau Maskawin pada proses pernikahan, yaitu seserahan mempelai laki-laki sewaktu melamar mempelai perempuan, baik dalam bentuk uang, perhiasan, maupun benda berharga lainnya. Mahar itu tidak mempunyai syarat banyak atau sedikit, jadi untuk menentukan banyak atau sedikitnya itu terserah kepada dua pihak atas persetujuan bersama dan berdasarkan taraf atau derajat pengantin tersebut, namun hukum syariah tidak memperkenankan mahar yang terlalu tinggi yang menyebabkan kesukaran bagi pihak mempelai laki-laki.

Karena berlaku dalam dunia politik, maka disebut sebagai Mahar Politik.  Namun, dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

Tanpa bermaksud memberi justifikasi pada praktik mahar politik yang tampaknya kian lazim, hal sama terjadi di banyak negara.

Mahar politik dalam berbagai bentuk sering dilihat sebagai biaya administrasi (administration fee) atau kontribusi keuangan kepada partai politik yang diberikan oleh bakal calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari partai politik.

Sistem Pemilu bangsa kita memang secara umum memerlukan biaya politik yang mahal untuk melakukan sosialisai ataupun kampanye. Bukan saja bersaing dengan politisi dari partai-partai lain, persaingan juga terjadi di dalam partai sendiri. Biaya Pemilu yang mahal itu tentu saja harus dibayar oleh politisi tersebut saat menjadi anggota DPR nanti, belum lagi dia juga harus menyiapkan dana untuk Pencalegan Pemilu/Pilkada berikutnya jika dia ingin maju kembali. 

Mekanisme ini pada dasarnya merupakan kebijakan internal dari masing-masing partai politik itu sendiri. Namun pada akhirnya hal tersebut justru hanya berdampak negatif pada sistem politik serta demokrasi. Kondisi seperti tersebut pada akhirnya hanya akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Misalnya korupsi.

Kendati para petinggi partai politik bersatu padu membantah adanya “mahar” politik yang wajib disetor pasangan calon (Paslon) di Pilkada Serentak tahun 2015 ini, namun, fakta di lapangan berkata lain. Satu demi satu kandidat kepala daerah mulai “bernyanyi”.

Mengapa para petinggi partai-partai politik tersebut ramai-ramai menyangkal adanya Mahar Politik, bahkan mengharamkannya? 

Hanya karena belakangan media getol menyoroti masalah “mahar” politik, maka para petinggi Partai politik bak paduan suara beramai – ramai membantahnya. Bukan sesuatu yang aneh bila mereka kompak menepisnya, pasalnya, “mahar” dianggap aib meski sangat dibutuhkan.

Sejak Orde Baru tumbang, di mana Pilkada masih menggunakan pemilihan tak langsung alias dipilih para wakil rakyat yang terhormat, yang namanya rekomendasi pencalonan dari DPP partai pengusung menjadi hal paling mutlak. Kendati syarat pencalonan sebenarnya hanya cukup membawa rekomendasi DPC partai, faktanya rekomendasi DPP wajib dikantongi Paslon.

Untuk mendapatkan rekomendasi DPP, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Paslon harus berjuang keras  menyingkirkan kompetitor lainnya. Tidak ada tolok ukur yang pasti agar Paslon memperoleh rekomendasi, karena masing- masing partai memiliki mekanisme penjaringan tersendiri. Ditengarai, rekomendasi yang berhasil dikantongi juga tak gratis, meski nilainya (waktu itu) hanya kisaran ratusan juta.

Ada dua hal tentang Mahar Politik, yang termasuk dalam golongan sumbangan ke parpol secara umum, diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan terhadap UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sbb;

1). Pasal 34 ayat 1b yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari sumbangan sah menurut hukum. Pengertian sah ini menurut hukum ini menyangkut semua hukum yang berlaku di wilayah RI termasuk hukum tentang korupsi dan pencucian uang (TPPU).  Jika parpol, melalui pengadilan, terbukti menerima sumbangan haram, parpol tersebut bisa dibubarkan

2). Pasal 35 ayat1b yang menyatakan bahwa sumbangan tersebut untuk  poin (1) di atas dibatasi untuk perseorangan bukan anggota parpol maksimal adalah Rp. 1milyar per tahun anggaran. Pelanggaran atas batas sumbangan ini menurut pasal 49 dapat dijatuhi hukuman pidana baik bagi para penyumbang maupun pengurus parpol yang menerima. Untuk penyumbang penjara maksimal 6 bulan dan denda 2 kali besar sumbangan, sedang untuk penerima penjara maksimal 1 tahun dan denda 2 kali dana yang diterima, dan dana sumbangan disita untuk negara.


Anggota Dewan Pun Wajib ‘Setor’

Tak cuma calon kepala daerah yang memiliki kewajiban ‘setor’ kepada partai. Di tingkat legislatif, para caleg atau pun yang sudah duduk di kursi dewan, ditenggarai dibebani hal yang serupa. Bahkan setoran ini rutin dilakukan kepada anggota DPR/DPRD. 

Anggota DPR/DPRD harus membiayai hubungan politiknya dengan konstituen khusususnya (Daerah Pemilihannya). Di kantor saja dipastikan akan banyak masuk proposal dan tamu yang akan datang yang meminta bantuan dana, secara langsung ataupun tidak langsung. Sedang ke konstituen di daerah pemilihannya dana yang akan keluar bergantung bagaimana pola hubungan yang dijalin politisi tersebut. Biaya akan membesar ketika politisi cenderung menggunakan pendekatan “uang tunai” (money politic) dalam memelihara hubungan politiknya, seperti membagi-bagikan uang atau barang untuk mengikat dukungan pemilih pada Pemilu berikutnya.

Tahun 2016 kemarin, kita sempat dihebohkan dengan pernyataan salah satu anggota DPR dari fraksi PDIP, Damayanti yang tertangkap basah oleh KPK terkait kasus suap pembangunan jalan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, tak tanggung-tanggung anggota DPR tersebut mengaku secara blak-blakan jika gaji pokok sebagai anggota DPR RI terbilang minim dan banyak potongan untuk dibagi- bagi. Dari gaji pokoknya yang sebesar Rp15 juta per bulan, sebanyak Rp12 juta harus disetor ke fraksi PDIP, partainya, dan Rp5 juta untuk Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Telah sebesar Rp5 juta. “Artin, gaji saya minus Rp2 Juta. ( keepo.me )

Tahun 2013 lalu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebutkan, kader PKS harus setor dana ke partai. Besarannya bervariasi. Jika tidak setor, ada tiga sanksi yang menanti.

Mardani yang juga juru bicara partai itu memaparkan besaran infaq, begitu PKS menyebut sumbangannnya, tergantung pendapatan kader. Berikut adalah rasio progresif besaran pendapatan dan besaran sumbangannya berdasarkan keterangan Mardani, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5/2013).

< Rp 3 juta: sumbangan 2,5 %
Rp 3-5 juta: sumbangan 3 %
Rp 5-10 juta: sumbangan 4 %
Rp 10-30 juta: sumbangan 5 %
Rp 30 juta lebih: sumbangan 7,5 %

Untuk kader setingkat menteri dan anggota DPR, penghasilan akan dipotong Rp 20 juta. Sanksi jika tidak menunaikan ‘infaq’ juga bervariasi. Ada tiga tingkatan sanksi sebagai berikut.

1. Sanksi ringan: disuruh istighfar, mengaji, dan silaturahim
2. Sanksi menengah: turun peringkat jabatan partai, turun peringkat
3. Sanksi berat: pemecatan –      ( detik.com )


Mengenai kewajiban setor dana ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui bahwa setiap kali rapat maupun pertemuan bulanan, hampir semua fraksi DPR mewajibkan kadernya untuk menyetorkan uang.

“Kalau rapat-rapat itu atau bulanan, ada yang potongan. (Sebanyak) 560 angota DPR hampir semua fraksi memotong,” ujar Fahri di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Memang tidak semua fraksi melakukannya. Ada yang dalam bentuk anggota DPR membiayai penuh sebuah kegiatan partai. 

Fahri menyanyangkan sistem setoran yang diterapkan partai politik tersebut. Menurutnya, hal ini bisa mendorong para pejabat publik melakukan tindakan korupsi.

“Partai ini memerintahkan kita mencari uang, maka kita harus cari uang. Uang mana? Uang sampingan, yang begini-begini jadi lingkaran setan korupsi,” Fahri menegaskan. ( publica-news.com)

Dalam Pilkada langsung, pergerakan politik sedikit saja, pasti ada biaya yang timbul. Dari mulai sekedar mengumpulkan foto copi KTP dukungan, hingga rekomendasi, semuanya tak ada yang gratis. Dari mana seorang calon bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan? 

Jika seorang calon legislatif atau eksekutif itu memiliki modal, tentu dia tidak akan dipusingkan dengan biaya kampanye dan lain sebagainya. Namun apabila dia kekurangan modal, tentu dia harus berkongsi dengan pihak lain demi memuluskan usaha dia menduduki sebuah jabatan. 

Penggalangan dana kampanye bisa menjadi titik awal terbentuknya lingkaran setan ini. Seorang politisi yang memiliki jaringan luas, dia memiliki opsi menggandeng pihak ketiga sebagai pendana. Pihak ketiga ini biasanya dari kalangan pengusaha yang tentu saja tidak memberikan dana secara cuma – cuma. 

Jika sumber dana seorang politisi atau kepala daerah berasal dari kelompok bisnis atau pengusaha tertentu, hal ini akan berimbas kepada pola kebijakan yang tentu saja harus menguntungkan kelompok bisnis atau pengusaha yang telah menjadi donaturnya.

Adanya ‘titipan’ kebijakan inilah yang terkadang menjadi penyebab anggota dewan atau kepala daerah tidak bekerja memperjuangkan rakyat dan tidak amanah.

Karenanya jika demokrasi Indonesia masih ingin terus berjalan dengan baik, maka perbaikan organisasi kepartaian menjadi salah satu kuncinya. Melalui peningkatan fungsi rekrutmen politik, maka parpol akan mendapatkan hasil dari adanya partisipasi politik. Meski juga bukan jaminan bahwa hal tersebut akan menghilangkan praktek mahar politik, namun setidaknya parpol sudah mulai berfungsi sebagaimana mestinya. 

Editor : Erix Right

Dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: