KPK Dalami Peran Korporasi di Reklamasi Jakarta

Terdakwa kasus suap pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, M Sanusi, memeluk rekannya seusai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Desember 2016. (Antara/Rosa Panggabean)

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran korporasi di Teluk Jakarta. Pendalaman ini dilakukan dengan meminta keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik terkait penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi dalam reklamasi teluk Jakarta, Selasa (31/10).

Kepada awak media, Taufik mengakui tim penyelidik KPK mempertanyakannya mengenai korporasi yang menggarap reklamasi Pulau D dan Pulau G. Diketahui, Pulau D digarap oleh PT Kapuk Naga Indah yang merupakan anak perusahaan PT Agung Sedayu Grup sementara Pulau G digarap oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

“Soal korporasi berkaitan dengan Pulau D dan Pulau G. Dua itu ditanya (Agung Sedayu dan Agung Podomoro),” kata Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10).

Taufik mengakui, tim penyelidik mempertanyakan mengenai pembangunan gedung-gedung di Pulau G. Taufik mengklaim DPRD DKI tak tahu menahu mengenai pembangunan gedung tersebut. Taufik pun menyeret nama Gubernur DKI saat itu, Djarot Saiful Hidayat. Menurutnya, gedung-gedung yang dibangun di pulau reklamasi itu berdasarkan Pergub nomor 137/2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G yang ditandatangani oleh Djarot.

“Pulau G kan sudah keluar soal panduan namanya panduan PKR (Panduan Rancang Kota) itu yang dipertanyakan. Kita kan tidak tahu karena itu Pergub jamannya pak Djarot,” katanya.

Penyelidikan dugaan korupsi oleh korporasi terkait reklamasi ini merupakan pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dalam kasus itu, mantan Ketua Komisi D DPRD DKI sekaligus mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi yang juga adik kandung Taufik telah divonis tujuh tahun penjara.

Diketahui, seiring dengan penyidikan kasus suap Raperda Reklamasi, mencuat mengenai penggunaan dana pihak ketiga yang berasal dari kontribusi tambahan sebesar 15 persen oleh Pemprov DKI kepada para pengembang yang menggarap proyek reklamasi.

Kontribusi tambahan ini telah diatur dalam Keppres nomor 52/1995 dan perjanjian antara Pemprov dengan pihak pengembang pada 1997 dan 2014. Namun, aturan dalam Keppres maupun dua perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai presentasi kontribusi tambahan. Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, kontribusi tambahan 15 persen merupakan hak diskresinya sebagai Gubernur.

Rencananya, kontribusi tambahan ini bakal diatur dalam Perda mengenai reklamasi. Namun, Baleg DPRD menolak usulan Pemprov DKI tersebut.

Taufik mengakui tim penyelidik sempat mengonfirmasi mengenai kontribusi tambahan ini. Taufik mengklaim, perdebatan mengenai kontribusi tambahan ini sudah final lantaran akan diatur dalam Pergub.

“Itu sudah selesai dalam draf III kan diserahkan ke dalam Pergub kan. Tadi lebih ditanya soal korporasilah,” katanya.

Nama Taufik sempat mencuat dalam penyidikan kasus dugaan suap Raperda Reklamasi. Bahkan, dalam surat dakwaan terhadap mantan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, Taufik disebut turut hadir dalam pertemuan dengan bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Agun di Taman Golf Timur II Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada pertengahan Desember 2015 lalu.

Selain Taufik, pertemuan yang disebut membahas percepatan pembahasan dua Raperda ini juga turut dihadiri Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi; anggota Balegda DKI, Sanusi dan M Sangaji; serta Ketua Pansus Reklamasi Selamat Nurdin.
Taufik menyatakan, pertemuan ini sudah pernah dijelaskannya dalam kasus yang menjerat sang adik.

“Yah itu kan sudah dijawab yang lama. Nggak ini soal keluar-keluarnya izin,” katanya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah masih enggan membeberkan mengenai proses permintaan keterangan terhadap Taufik. Hal ini lantaran dugaan korupsi oleh korporasi terkait reklamasi teluk Jakarta masih dalam tahap penyelidikan.

“Kalau proses itu sedang dalam (penyelidikan). Sebelum penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi. Kalau belum dalam proses penyidikan kami tidak bisa memberikan informasi,” katanya.

Meski demikian, Febri memastikan KPK mengembangkan kasus dugaan suap Raperda Reklamasi. Dikatakan, pengembangan ini berdasarkan putusan pengadilan terhadap Sanusi dan Ariesman yang telah berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin.

“Setelah putusan pengadilan untuk beberapa pihak dalam kasus suap berkaitan pembahasan Raperda kita seperti yang disampaikan sebelumnya kan kita melakukan analisis setelah putusan sidang. Setelah analisis itu kita lihat fakta-fakta persidangannya. Kemudian sekarang kita sedang memperdalam,” katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: