Dampak UMK Terlalu Tinggi, 12.000 Karyawan di Karawang Kena PHK

Predikat Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia yang disandang Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada 2017 mulai dirasakan dampaknya. Foto/Dok/SINDOnews

KARAWANG – Predikat Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi di Indonesia yang disandang Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada 2017 mulai dirasakan dampaknya. Catatan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, sebanyak 12.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK massal ini banyak dilakukan oleh industri di sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK), karena sejumlah perusahaan hengkang dari Karawang dengan alasan UMK yang tinggi.

“UMK kita (Karawang) paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar Rp3.605.271 untuk tahun 2017. Tahun depan pasti naik lagi dan kami tidak bisa menolak karena aturan seperti itu. Dasar kenaikan UMK kita berpegang kepada Perpres 78, yaitu sebesar 8,71%, tapi tuntutan buruh lebih besar dari itu,” kata Kepala Disnakertrans Karawang, Ahmad Suroto, Rabu (1/11/2017).

Menurut Ahmad Suroto UMK di Karawang yang tinggi berdampak kepada hengkangnya industri yang kebanyakan dari sektor TSK ke daerah lain yang UMKnya lebih kecil. Sejumlah industri yang telah hengkang dari Karawang, di antaranya PT Metro Kinkin, PT Royal Industri, PT DSI, PT Hansay dan PT Mondales. “Mereka pindah karena tidak kuat menanggung upah tinggi. Kebanyakan pindah ke Garut, Majalengka, atau Jawa Tengah yang UMK nya lebih kecil,” katanya.

Ahmad Suroto mengatakan akibat hengkangnya perusahaan tersebut sebanyak 12.000 karyawan terkena PHK dari berbagai perusahaan industri. Oleh karena itu dia berharap organisasi buruh tidak menuntut kenaikan upah yang terlalu tinggi karena bisa berdampak terhadap PHK massal.

“Silakan menuntut kenaikan upah, kami tidak melarang tapi yang logis dan bisa diterima semua pihak, termasuk kalangan industri. Makanya pegangan kami sesuai dengan aturan saja tidak akan lebih tinggi dari itu,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Teddy Ruspendi Sutisna mengatakan, kenaikan upah yang dituntut buruh harus realistis. Dia mengatakan buruh yang menuntut kenaikan upah juga harus melihat buruh yang bekerja disektor TSK karena yang paling berdampak terhadap PHK.

“Sektor TSK ini yang paling banyak juga menyerap tenaga kerja. Jadi saya minta teman-teman buruh untuk realistis dalam menuntut kenaikan upah. Tolong perhatikan teman-teman TSK, yang rata-rata perusahaannya tidak sanggup untuk membayar kenaikan upah yang sangat tinggi,” ungkap Teddy

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: