Perang Digital Terbuka, Ketika Pelaku Cyber Crime Lawan Balik Kebijakan Registrasi Nomor Ponsel Lewat Penyebaran Hoax

JAKARTA – Beberapa hari lalu, sebuah pesan beredar dari ponsel ke ponsel. Bentuk pesannya adalah sebuah siaran informasi (broadcast). Isinya, anjuran untuk tidak mendaftarkan ulang nomor ponsel, sesuai kebijakan yang tengah pemerintah galakkan kepada para pengguna ponsel.

Begini bunyi pesannya:

“SEBAIKNYA GAK USAH MENDAFTAR ULANG!

REGISTRASI ULANG SESUAI DENGAN NIK KTP DAN KK SANGAT SARAT DENGAN TUJUAN POLITIS!

#JANGAN_BODOHI_RAKYAT!

Kepada rekan-rekan untuk berhati-hati dari kemungkinan penyadapan nomor HP kita.

Anda bisa melakukan pengecekan sekarang juga di hp anda sendiri dengan mengetik:

*#21#

Lalu tekan/sentuh tombol Call

Maka akan ada respon dengan memunculkan tampilan:

Voice: Tidak diteruskan

Data : Tidak diteruskan

Fax : Tidak diteruskan

SMS : Tidak diteruskan

PAKET: Tidak diteruskan

PAD : Tidak diteruskan

Sinkron: Tidak diteruskan

Tidak Sinkron: Tidak diteruskan

Apabila ada salah satu yang DITERUSKAN, maka bisa dipastikan Nomor anda telah disadap!!”

Untuk memastikan kebenaran dari pesan berantai itu, Okezone kemudian menelusuri informasi terkait.

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Henri Subiakto menegaskan, kabar tersebut merupakan sebuah hoax.

Menurut Henri, hoax itu sengaja disebar oleh pihak-pihak yang selama ini terkait dengan berbagai praktik cyber crime, baik itu penipuan, penyebar kebencian ataupun penyebar hoax itu sendiri. Tujuannya, untuk menjaga keberlangsungan komoditas gelap mereka.

“Itu yang (nyebar) terancam dengan registrasi ulang ini karena mempersempit celah cybercrime. Yang biasa nipu, yang biasa menyebarkan ujaran kebencian,” kata Henri sebagaimana dilansir Vice.

Sebelum soal penyadapan ini, hoax lain tentang masa tenggang pendaftaran nomor ponsel juga sempat “digoreng” oleh para penyebar hoax.

BACA JUGA:Siapkah Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Terkait Kebijakan Daftar Ulang Nomor Ponsel?

Mereka menyebarkan kabar bahwa pendaftaran ulang nomor ponsel hanya dapat dilakukan dalam waktu satu hari, yakni 31 Oktober 2017. Kabar ini tentu bertentangan dengan kenyataan.

Sejak awal sosialisasi pemberlakuan kebijakan ini, Menteri Kominfo, Rudiantara telah menjelaskan, pemerintah memberi waktu kepada masyarakat untuk mendaftarkan ulang nomor ponsel mereka, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018.

Akibat hoax tersebut, sejumlah situs resmi berbagai operator seluler ambruk hari itu, diserbu kepanikan masyarakat yang termakan hoax yang turut menyebut Kemenkominfo akan memblokir setiap nomor yang mendaftar lewat dari tanggal 31.

Bukan Penyadapan, Pencurian Data Adalah Potensi yang Lebih Nyata

Langkah pemerintah memberlakukan kebijakan ini banyak menuai respons positif sebetulnya. Selain untuk mendorong terwujudnya visi pemerintah soal identitas tunggal, pemerintah juga beralasan pemberlakuan kebijakan tersebut adalah upaya untuk meminimalisir praktik cyber crime yang kerap menggunakan nomor ponsel sebagai instrumen pendukung aksi.

Namun, bukan tak ada celah bagi kritik. Kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan permasalahan lain. Beberapa pihak khawatir kebijakan tersebut jadi pintu masuk bagi kejahatan lain, yakni pencurian data pribadi masyarakat.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) mengatakan, pemerintah wajib menjamin perlindungan terhadap data pribadi masyarakat dari potensi penyalahgunaan.

“Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan, baik untuk kepentingan komersial dan non komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi,” kata Tulus Abadi.

Beralasan memang, apalagi mengingat peristiwa pencurian data pribadi masyarakat yang terjadi di Malaysia. Tak tanggung-tanggung, data yang berhasil dicuri para peretas (hacker) mencapai 46 juta. Bahkan, pencurian tersebut digadang-gadang sebagai pencurian data pribadi pengguna ponsel terbesar di Asia.

Terkait kasus itu, otoritas setempat, kepolisian dan Badan Regulasi Internet, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mengaku masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami sudah mengidentifikasi beberapa sumber potensial soal kebocoran ini dan kami akan menuntaskan kasus ini segera,” ujar Menteri Komunikasi dan Multimedia Salleh Said kemarin, sebagaimana dilansir Bangkok Post.

Selain itu, Cash Shield, perusahaan Singapura yang bergerak di bidang keamanan siber mengatakan, dalam banyak kasus, biasanya para peretas mengambil informasi berkualitas dari setiap data yang mereka curi, termasuk NIK, nomor telepon, hingga alamat email beserta kata kuncinya.

“Para peretas ini memiliki informasi berkualitas seperti tanggal kelahiran, nomer kartu identitas, nomer telepon, alamat email dan kata kuncinya,” kata Justin Lie, sebagaimana dilansir Straitstimes.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Muradi meminta pemerintah belajar dari pencurian data di Malaysia. Sebab, dalam kasus Malaysia, Muradi melihat adanya kemungkinan keterlibatan orang-orang di dalam otoritas dalam kejadian tersebut. Karenanya, pemerintah harus siap untuk menghadapi berbagai potensi kecolongan terkait perlindungan data masyarakat.

“Dengan melihat Malaysia, saya harap kita bisa lebih sadar untuk memproteksi, sadar pentingnya keamanan soal ini,” kata Muradi kepada Okezone, Jumat (3/11/2017).

“Saya kira bukan sekadar dijebol ya. Saya kira hal-hal internal error itulah yang kemudian melibatkan orang-orang di dalam juga. Karena kalau melihat polanya kan seharusnya itu terproteksi dengan baik. Itu butuh langkah yang agak serius ya,” tambahnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecolongan, Muradi mendorong Kemkominfo bersama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) untuk menggandeng instansi lain yang memiliki kapasitas untuk melakukan proteksi terhadap data, semisal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kominfo dan kementerian terkait harus bekerjasama dengan teman-teman di BSSN untuk memastikan bahwa data itu terproteksi berlapis-lapis. Dengan cara itu, kita bisa memastikan bahwa data tidak disalahgunakan. Yang jadi masalah kan jika disalahgunakan,” tutur Muradi.

Selain melakukan antisipasi dengan cara formal –sinergitas otoritas, pemerintah, dikatakan Muradi harus menyiapkan langkah-langkah informal terkait perlindungan data masyarakat, sebagaimana yang dilakukan banyak negara maju di dunia,

“Seperti di negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat. Itu kan mereka selain menggunakan pertahanan secara formal, mereka juga melakukan informal, misalnya dengan melibatkan para hacker untuk memproteksi itu. Jadi, peperangannya bukan bagaimana mereka angkat senjata, tapi bagaimana mereka bisa melindungi ancaman-ancaman siber terhadap negara,” paparnya.

(ydp)

(amr)

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: