Cegah Terulangnya Kegaduhan KPK-Polri

Potensi munculnya kembali kegaduhan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dicegah. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan terhadap Pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

“Saatnya Presiden turun tangan atas kegaduhan Polri-KPK. Dalam konteks ini Presiden sebagai penengah. Karena kegaduhan itu sudah menyangkut dua institusi penegak hukm yang semestinya bekerja sama dengan baik untuk menegakkan hukum,” ujar mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshari Saleh di Jakarta, hari ini.

Imam menegaskan, kalau dibiarkan kehaduhan itu berlangsung akan merugikan penegakan hukum di Indonesia. “Negara dan rakyat secara keseluruhan sebagai korbannya. Ini sangat menyedihkan. Apalagi ini hanya untuk kepentingan seorang Setya Novanto. Masa sih penegakan hukum dikorbankan hanya demi seseorang,” ujarnya.

Agus dan Saut dilaporkan ke kepolisian oleh Sandy Kurniawan, kuasa hukum Novanto, karena dianggap memalsukan surat perintah penyidikan (sprindik) dan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua DPR Setya Novanto yang dikeluarkan KPK.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan bahwa polisi telah memulai penyidikan terhadap kedua pimpinan KPK tersebut. “Saut Situmorang selaku pimpinan KPK menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk Setya Novanto pada 2 Oktober 2017 setelah PN Jaksel memutus praperadilan yang dimenangkan Novanto pada 29 September 2017,” kata Setyo. (OL-7)

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: