Pasca Ditahan KPK, Jarot Bisa Dipecat Tak Hormat?

Jarot Edy Sulistyono ditahan KPK (Foto: Dwi Narwoko/ merdeka.com)

MALANG – Meski status Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono (JES) telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum mengambil sikap.

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, pihaknya masih akan berkonsultasi dengan biro hukum dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait penahanan Jarot. Sutiaji menerangkan bahwa hingga saat ini posisi Jarot masih sebagai pejabat Pemkot Malang.

“Belum ada ketetapan hukum, jadi Pak Jarot masih tetap (ASN Pemkot Malang),” ujarnya saat ditemui awak media usai Upacara Hari Pahlawan.

Mengenai keterlibatan dalam kasus dugaan rasuah, Jarot terancam bisa dipecat secara tidak terhormat dari jabatannya. Sebab, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu aturan yang tertuang dalam PP yakni pemberhentian PNS dengan tidak hormat.

Dalam pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017, dijelaskan kriteria PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, PNS yang telah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan juga akan diberhentikan tidak hormat. Begitupun jika PNS melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Kriteria pemecatan tidak terhormat lain, yakni apabila PNS menjadi pengurus partai politik. Terakhir, PNS yang dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun masuk dalam kategori pemecatan tidak hormat. Termasuk jika PNS dipidana dengan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Peraturan untuk PNS itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017. Mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 7 April 2017.
Jarot sendiri disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sebagai tersangka pemberi suap, ancaman hukuman yang diberikan minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Namun, Sutiaji tampaknya masih enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut.

Sutiaji menegaskan, meski Jarot ditahan, pelayanan masyarakat tidak akan terganggu. Terutama di bidang perizinan maupun penanaman modal. “Kalau untuk kegiatan (dinas) untuk sementara bisa ditangani sekretaris atau kepala-kepala bidang. Kan kerja organisasi perangkat daerah (OPD) itu nggak ditentukan satu orang melainkan tim berdasarkan sistem dan SOP (standar operasional prosedur). Jadi tidak akan terganggu,” ujarnya.

Jika nantinya proses hukum tersebut berimbas pada pidana penjara, ada kemungkinan jabatan Jarot akan diisi oleh pejabat sementara pelaksana tugas (Plt). “Jika memang nanti dibutuhkana, bisa juga di-Plt-kan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jarot jadi penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK atau Rutan C1. Jarot ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin (9/11/2017). Jarot sendiri terjerat kasus dugaan suap saat menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang pada 2015 lalu.

Sementara kasus yang menjerat Jarot, terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Jarot disangkakan menjadi pemberi suap terhadap mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono.

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: