APPI Akan Perketat Pengawasan Terhadap Debt Collector

Debt Collector Meresahkan Diringkus Anggota Polsek Cengkareng beberapa waktu lalu. Foto dok : Jakartaobserver.com
 
 
Jakarta – Selama ini, debt collector atau tenaga jasa penagihan selalu menjadi ‘momok’ yang menakutkan bagi para debitur yang sedang bermasalah. Bayangan didatangi oleh orang – orang yang bermuka seram dan berkata kata kasar, kadang disertai tindakan kekerasan selalu menghantui masyarakat. Oknum – oknum penagih tersebut sering kali melakukan eksekusi di jalan yang tak jarang disertai aksi kekerasan.
 
Namun sekarang, masyarakat bisa sedikit bernafas lega setelah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap debt collector. Pernyataan tersebut seolah membawa angin segar dalam iklim bisnis pembiayaan yang selama ini berwarna suram akibat dilibatkannya kelompok mata elang dan debt collector itu.

Sebagaimana dilansir oleh Detik.com, Ketua APPI Suwandi Wiratno, menyatakan ingin merubah citra negatif para penagih utang tersebut. 

 
“Untuk mengubah citra jasa penagih yang kurang baik saat ini, APPI melalui POJK No 29 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, mewajibkan seluruh tenaga penagih untuk mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia,” papar Ketua APPI Suwandi Wiratno, Selasa (21/11/2017).

Selama pelatihan tersebut, tenaga jasa penagihan akan diberikan pelatihan mengenai kode etik dan cara menarik (eksekusi) dengan benar dan sopan. Jika lulus ujian, debt collector ini akan menerima sertifikat dan kartu lulus ujian yang berlaku selama tiga tahun. 

“Selama kurun tiga tahun apabila mereka bertindak tidak baik dan tidak sopan juga tidak benar, maka perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perilaku yang bersangkutan misalnya yang bersamgkutan melanggar kode etik dan bahkan mengarah ke tindak kriminal,” terang Suwandi.

Jika terbukti melakukan tindak pidana, perusahaan pembiayaan akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan. “Maka kartunya akan dicabut jika terbukti oleh pengadilan melakukan tindak kriminal dan tidak dapat lagi bekerja di industri perusahaan pembiayaan,” urainya.

Terkait mekanisme eksekusi, diakui Suwandi bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada debt collector itu sendiri juga kepada nasabah. Bahwa saat melakukan eksekusi, tenaga jasa penagihan harus membawa sertifikat fidusia, setelah sebelumnya memberikan somasi (SP) pertama hingga ketiga kalinya kepada debitur.

Dalam hal mengamankan jalannya eksekusi, pihak perusahaan pembiayaan bisa meminta bantuan ke pihak Polri sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Akan tetapi, kebanyakan perusahaan pembiayaan tidak melakukan hal itu karena menganggap proses birokrasinya yang bertele-tele. Namun aturan tetaplah aturan yang selalu harus dijalankan oleh setiap pihak. Jika tidak dijalankan, maka setiap pihak harus menerima konsekuensi hukum, termasuk pihak perusahaan leasing atau finance..

“Makanya dengan adanya dialog di Polda Metro Jaya ini, jika memungkinkan asosiasi ini dipermudah terkait Perkap No 8/2011 itu,” tandas Suwandi seperti dikutip dari Detik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: