Ahmad Doli Kurnia tidak terkejut atas kemenangan Setya Novanto pada sidang praperadilan jilid I di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat sore, 29 September 2017.

Siang menjelang sore di tanggal itu atau mendekati pembacaan vonis, mantan Ketua Umum KNPI tersebut berbicara di media massa. Ia menyatakan 90 persen kemungkinan Novanto akan menang.

Terbukti, sore hari menjelang magrib, hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan status tersangka Novanto yang ditetapkan oleh KPK pada 17 Juli 2017 tidak sah secara hukum.

Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama pengurus DPP Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Andi Sinulingga (kanan), menunjukkan meme boikot Golkar bila Setya Novanto bertahan sebagai Ketua Umum [Antara/Reno Esnir]

Ahmad Doli Kurnia bukanlah dukun. Ia juga bukan di pihak Novanto. Bahkan bertentangan secara tajam. Gara-gara memprotes Ketua Umum DPP Golkar itu terlampau terkeras, Novanto memecat Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu dari keanggotaan partai.

Belakangan, pada Munas KAHMI ke-10 di Medan, 17-19 November, Ahmad Doli Kurnia terpilih sebagai salah satu Presidium Majelis Nasional KAHMI 2017-2022. Ia mengetahui informasi itu justru dari tiga tokoh senior KAHMI.  

Beberapa hari menjelang pembacaan vonis Novanto, 29 November, ia dipanggil oleh Akbar Tandjung, yang mendapatkan informasi tersebut bersumber dari Prof. Dr. Mafhud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2008-2013. Sumber Prof. Mahfud MD juga berasal dari Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, dilansir dari Republika. co.id (29/09/2017).

Tersiarnya kabar kemenangan Novanto di kalangan terbatas sebelum putusan hakim menjadi dalil Ahmad Doli Kurnia untuk menyatakan: memang ada upaya politik melangkahi proses hukum dalam kasus Novanto. Terkesan putusannya sudah ditentukan sebelum sidang pembacaan putusan. Ternyata terbukti benar.  

“Jadi politik bisa mengangkangi hukum,” tutur Doli dalam wawancara Republika, rilis pukul 15.34 WIB atau beberapa jam sebelum putusan hakim tunggal Cepi Iskandar dalam gugatan praperadilan jilid I Setya Novanto.  

Sesungguhnya intervensi kekuasaan politik dalam proses hukum itulah menjadi pupuk tersubur yang semakin melestarikan wajah suram dunia peradilan Indonesia sampai sekarang.

Bila para elit negara tak kuasa menangkis jurus mabok Novanto—karena kasus korupsi e-KTP melibatkan multi-partai—publik harus siap mental. Sebab intervensi politik itu pula yang melandasi peluang kemenangan Novanto pada praperadilan jilid II kali ini.  

Ibarat mantra, ada dua ayat atau tanda kemenangan Novanto pada jilid II ini yang tercium lagi aromanya. Baunya menguap melalui kamar Polri serta Mahkamah Agung (MA) dan DPR RI.

Pertama, aroma dari kamar Polri menguap ketika Bareskrim Polri tertanggal 7 November 2017 menerbitkan “surat tanda dimulainya penyidikan” (SPDP) terhadap dua pimpinan dan puluhan penyidik KPK.

SPDP itu terbit merespon pelaporan pihak Novanto, 9 Oktober 2017. Melalui tim hukumnya, Novanto menuding KPK melakukan tindak pidana perpanjangan cekal terhadap dirinya beberapa hari usai kemenangan sidang praperadilan jilid I.  

Uniknya, Bareskrim Polri menerbitkan SPDP yang bakal menjerat pimpinan dan para peyidik KPK itu kurang lebih sehari setelah KPK menetapkan SPDP terhadap Novanto tanggal 6 November. Seolah-olah SPDP Bareskrim Polri hendak “mengunci” pergerakan KPK.

Aroma bakal meletus drama “Cicak versus Buaya” jilid IV menyengat. Seakan tak mau berkembang fatal, beruntung Bareskrim Polri, 24 November 2017, menyatakan SPDP terhadap KPK telah ditunda.

Melalui keterangan Kepala Biro Multimedia Divhumas Polri Brigjen Rikwanto, pihak Polri lebih memprioritaskan upaya hukum KPK yang tengah memproses perkara hukum Novanto, dilansir dari Republika.co.id (24/11/2017).   

Kedua, dari kamar MA dan DPR RI. Aroma ini menyengat dari penguasaan tim pengacara Novanto di lini Kehakiman. Antara lain melalui pengacara Fredrich Yunadi.

Firma hukum Yunadi & Associates blak-blakan menulis dalam situs profil firma-nya, Yunadi.com, mereka didukung oleh 25 hakim Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi selain polisi dan ahli-ahli hukum sebagai rekan.

Melalui jalur Novanto sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Golkar juga sangat berpeluang melobi hakim-hakim dan panitera yang tersentral di MA. Dari 44 orang Hakim Agung per September 2017, bisa dikatakan produk persetujuan DPR RI di bawah kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI sejak akhir 2014.

Adanya pertemuan Novanto dengan Ketua MA Hatta Ali, 22 Juli 2017 di Surabaya, patut diduga sebagai lobi Novanto terkait kasus korupsi e-KTP yang tengah melilitnya. Ini terjadi lima hari setelah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka jilid I pada 17 Juli 2017. Kurang dari dua pekan usai pertemuan itu, Novanto mengajukan gugatan praperadilan jilid I di PN Jakarta Selatan, 4 September 2017.

Aksi demonstrasi di PN Jakarta Selatan pasca pertemuan Setya Novanto dengan Ketua MA Hatta Ali [Rilis.id]

Pertemuan yang dinilai tidak etis itu terkuak berkat laporan Ahmad Doli Kurnia. Kala itu Setya Novanto dan Hatta Ali menghadiri sidang terbuka disertasi ilmu hukum politisi Partai Golkar Adies Kadir di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.

Karena tidak mendapat klarifkasi dari Hatta Ali, tim Ahmad Doli Kurnia melaporkan Hatta Ali ke meja Komisi Yudisial (KY), 21 Agustus 2017. Tapi sampai sekarang tak terdengar keputusan KY.

Beberapa pekan sebelum pelaporan ke KY itupun meletus peristiwa tak kalah hebohnya. Pada Agustus 2017, tentu masih segar dalam ingatan kasus hilangnya nama Setya Novanto dalam berkas vonis dua teridana kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat  Kementerian Dalam Negeri.

Memang, untuk memotong intervensi politik DPR RI di tubuh MA sebagai puncak kekuasaan Yudikatif, seleksi Hakim Agung tidak lagi melibatkan DPR RI dari hulu ke hilir. Ini berlaku sejak pertengahan 2013 berkat putusan MK.  

MK—saat itu dipimpin Hamdan Zoelva—mengabulkan judicial review sejumlah pasal dalam UU No. 3 tahun 2009 tentang MA dan UU No. 18 tahun 2011 tentang KY dalam ketentuan tata cara seleksi Hakim Agung.

Wewenang DPR RI kini hanya menyetujui calon-calon hakim agung yang disodorkan KY. Persis seperti pengangkatan calon Kapolri dan Panglima TNI yang dipilih Presiden RI melalui persetujuan DPR RI.

Meski demikian toh tetap harus melalui pintu persetujuan DPR, kan.  Pemilihan komisioner KY sampai sekarang pun masih melalui seleksi di DPR RI.

Per tanggal 19 September 2017, Komisi III DPR meloloskan lima calon hakim agung yang diusulkan KY dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) di komisi hukum Senayan itu.

Tidak seperti periode sebelumnya, pemilihan calon hakim agung berjalan alot, berakhir voting. Tapi dalam pemilihan per 19/09/2017 itu berjalan lunak, cukup melalui aklamasi. Sedangkan publik tahu sepak terjang Komisi III DPR periode ini. Sebagian besarnya anggota Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, pro Novanto! []