Salah satu aksi penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Foto: kompas.com

Masalah yang menyelimuti Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) di bidang Kesehatan sejak didirikan memang sudah bermasalah. Pemerintah gagap antara menjadikannya sebagai lembaga layanan sosial atau profit oriented. Tidak mengherankan jika “perusahaan” plat merah yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 itu akhirnya terpuruk dan kini membatasi jenis penyakit yang ditanggung.

Keputusan BPJS Kesehatan yang enggan menanggung biaya pengobatan penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, sirosis, gagal ginjal, hepatitis, thalassemia, hemophilia hingga leukemia, mengundang kecamanan berbahaya pihak. Namun Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris sebagaimana dikutip tribunnews.com (25/11/17), tetap kekeuh. Menurutnya, 8 penyakit itu yang memakan biaya pengobatan paling besar. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2016 lalu biaya perawatan yang harus dikeluarkan untuk perawatan penyakit tersebut mencapai Rp14,692 triliun atau 21,84% dari total seluruh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Alhasil, BPJS Kesehatan pun mengalami defisit hingga Rp 9 triliun.

Perdebatan yang muncul mestinya bukan pada besaran biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan, melainkan tujuan dan transpransi anggaran. Rumor permainan harga obat hingga mark up biaya rumah sakit swasta, harus dijelaskan secara terbuka. Perlu ada lembaga kontrol untuk memastikan jenis penyakit dan kebenaran tagihan biaya yang dikeluarkan terhadap pasien. Sebab biasanya pasien langsung tanda tangan tanpa melihat lagi harga obat dan biaya penanganan medis karena merasa bukan tanggung jawabnya. Belum lagi rumor adanya kontrak-kontrak di bawah tangan antara pengambil kebijakan di BPJS Kesehatan dengan perusahaan farmasi yang berujung pada kenaikan harga obat.

Ketidaktransparanan ini sebenarnya sudah diendus pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mau menyetujui kenaikan iuran peserta jika BPJS Kesehatan tidak transpran dalam mengelola anggaran. Anggota DPR Okky Asokawati, juga meminta agar BPJS Kesehatan harus transparan dalam hal keuangan, rencana kerja anggaran perjanjian rumah sakit dan perusahaan farmasi. Artinya, jika kondisi saat ini tetap dipertahankan, berapa pun dana yang dikucurkan- termasuk dengan menaikkan iuran peserta, tidak akan menjadikan BPJS Kesehatan “sehat” secara keuangan.

Kebijakan adanya jenis penyakit “berat” yang tidak ditanggung, juga akan berimbas pada keengganan masyarakat untuk ikut program BPJS Kesehatan. Jika yang dibiayai hanya demam dan pilek, untuk apa setiap bulan membayar iuran. Toh jika pun berobat sendiri, biayanya juga tidak terlalu besar. Anggapan bahwa penyakit jantung, stroke atau kanker hanya penyakit orang berduit sehingga pasien memiliki biaya beribat sendiri, jelas keliru. Faktanya penyakit-penyakit semacam itu juga menyerang orang-orang yang berpenghasilan rendah namun menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri agar ketika sakit bisa menempati ruang perawatan yang lebih layak.

BPJS Kesehatan mestinya hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah di bidang kesehatan. Konsep gotong-royong di mana masyarakat yang tidak sakit juga tetap ikut membayar, harus dihargai. Banyak peserta BPJS Kesehatan yang sudah bertahun-tahun membayar iuran tetapi belum pernah menggunakannya karena memang belum pernah sakit. Mereka rela uangnya digunakan untuk membiayai kesehatan saudara-saudaranya melalui konsep gotong-royong. Jika iurannya dinaikkan, bukan mustahil peserta model ini akan keluar. Meski jumlahnya tidak seberap dibanding peningkatan penerimaan sebagai imbas kenaikan iuran, tetapi konsep gotong-royong menjadi hilang.

Jika sudah demikian, lebih baik BPJS Kesehatan dibubarkan saja. Biarkan masyarakat memilih sendiri asuransi kesehatan yang sesuai, tidak perlu dipaksa dan diarahkan dengan undang-undang. @yb