Hukum Jangan Sampai Mandul Dalam Menjerat Pelaku Praktik Rentenir

 

27Ilustrasi rentenir

Seorang pensiunan guru di Kabupaten Kediri Jawa Timur , sebagaimana dilansir oleh Tabloid Dwi Mingguan WARTA SIDIK ( edisi 108 – 109 ) yang terbit tgl.01 Agustus 2015 lalu menjadi korban perbuatan praktik rentern , di mana ia terjerat hutang dengan bunga pinjaman yang sangat mencekik , menurut Wartawan yang ikut mewawancarai yang bersangkutan menceritakan penderitaan korban. Padahal praktek rentern bisa dikategorikan sebagai penyakit masyarakat sebagaimana yang diamanahkan dalam penjelasan Undang – undang no.02 tahun 2002 tentang kepolisian RI psl. 15 ayat 1 huruf ( c ) .

 

Praktek rentenir dapat dikatakan merupakan salah satu problema sosial dalam sistem sosial di banyak kawasan di nusantara dari dulu  hingga akhir-akhir ini. Dikatakan demikian, karena banyak praktek kegiatan pelepas uang atau rentenir yang merugikan masyarakat yang menggunakan pinjaman uang dari rentenir. Dibanyak peristiwa yang terjadi, masyarakat yang mempergunakan pinjaman uang dari rentenir beberapa diantaranya  berada pada posisi yang dikalahkan dan dirugikan.

Rentenir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),  adalah orang yg mencari nafkah dengan membungakan uang atau  tukang riba, yang dikenal juga dengan sebutan pelepas uang atau lintah darat. Ada beberapa simpul penting tentang rentenir yang perlu dikedepankan. Sebagian diantaranya, disampaikan pada uraian berikut.

Pertama, larangan melakukan usaha pelepas uang. Pada pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), yang berlaku hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyatakan :”Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari Pemerintah”. Saat ini usaha-usaha yang bisa memberikan kredit serta mendapatkan izin untuk kegiatan usahannya, kepada masyarakat adalah Perbankan (baik bank umum maupun BPR), Perusahaan Pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam, dan beberapa lembaga keuangan mikro. Tentu, saat ini di sini diperkirakan tidak ada rentenir yang memiliki izin dari Pemerintah untuk menjalankan usahannya.

Kedua, batal demi hukum. Seperti yang telah diketahui, syarat sahnya perjanjian telah diatur pada  pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu : a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh Rentenir, yang tidak memiliki izin, dengan Peminjam Uang, bisa batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, larangan bagi Notaris. Sesuai dengan pasal 14 Undang-undang Pelepas Uang, Notaris dilarang membuat akta atas pengakuan hutang dan mengeluarkan grose aktanya untuk Perjajian Hutang Piutang dengan seseorang Rentenir atau Pelepas Uang. Kalau dicermati dalam kegiatan usaha rentenir selama ini, khususnya yang masuk ke proses pengadilan, disinyalir ada  akta pengakuan hutang atau perjanjian kredit dan grose aktanya yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut tentunya bisa batal demi hukum.

Keempat, Rentenir atau lintah darat sebagai satu satu bentuk “penyakit  masyarakat”. Pada pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, dikatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang  mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Menurut Penjelasan pasal 15 ayat 1c UU No.2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168,  yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar. Oleh karena itu, sebetulnya, adalah bagian dari tugas kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi masalah rentenir atau praktek lintah darat.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa praktek rentenir haruslah diberantas. Dan pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik perbankan atau non perbankan, perlu meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit  pada produk  keuangan mikro, kecil dan menengah, pada seluruh segmen pasar di seluruh kawasan nusantara.

Dalam tulisannya yang berjudul :”Pemberantasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan”, Prof. Z.Asikin Kusumah Atmaja, SH, yang dimuat  di Varia Peradilan Tahun II, Nomor 17, Februari 1987, mencantumkan 3 pertanyaan penting sehubungan dengan praktek rentenir, yaitu : 1) Apakah kita yakin bahwa praktek rentenir harus diberantas karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia ? 2) Apakah hukum sebagai suatu “living institution” mampu untuk memberantas praktek rentenir  ? 3) Apakah kita sanggup memberi isi kepada hukum yang berlaku sehingga pada umumnya mampu mengayomi masyarakat dan khususnya mampu memberantas praktek rentenir ? Pada tulisan tersebut, pada bagian  ulasannya Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH mengedepankan : Dengan demikian segala sesuatu tergantung kepada kita sendiri, kalau semua pertanyaan dijawab secara positif maka tidak ada Notaris yang akan membuat Perjanjian yang bersifat rentenir; tidak ada Pengacara yang bersedia membela seorang rentenir dan Hakim selalu akan menolak gugatan yang diajukan seorang rentenir

Dalam berbagai kesempatan, Rentenir awalnya datang bagai dewa penolong, ternyata pada akhirnya kerap mencekik atau menjerat para nasabah peminjam. Sehingga, ada ungkapan untuk oknum Rentenir bagai serigala berbulu domba, dan ada juga yang memaknai sebagai bentuk perampokan terselubung. Karena Rentenir ini menghisap keringat korbannya ,maka sangatlah pantas bila mereka dijuluki sebagai Lintah Darat.

 

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: