Jokowi Layak Pertimbangkan Reshuffle

Presiden Joko Widodo meresmikan Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) sepanjang 10 km lebih di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (4/12)
 
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mempertimbangkan melakukan reshuffle kabinet menyusul kegiatan dua menteri yang kini mulai sibuk dengan urusan politik.

Reshuffle layak dilakukan karena menteri perlu berkonsentrasi menjalankan program lembaga yang dipimpinnya. Dengan konsentrasi yang terbagi, kinerja kementerian yang dipimpin oleh menteri yang terlibat politik sangat mungkin terganggu. Dua menteri Kabinet Kerja yang kini terlibat dalam politik yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Airlangga disibukkan urusan pencalonan menjadi ketua umum Partai Golkar dan Khofifah sedang menyiapkan diri maju di Pilkada Jawa Timur.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, dari segi aturan perundang- undangan, tidak ada kewajiban bagi menteri untuk mundur dari jabatannya saat maju di pilkada. Menteri tidak sama dengan TNI, Polri, PNS, atau anggota DPR/DPRD, pegawai BUMN/ BUMD yang diwajibkan mundur sesuai Undang- Undang Pilkada. Demikian pula dengan jabatan ketua umum partai. Seorang menteri bisa saja tetap memimpin partai dan tidak ada aturanyangmelarangnyauntuk merangkap jabatan tersebut.

“Tapi, mengapa menteri perlu mundur. Tujuannya agar pekerjaan di instansi yang dipimpinnya tidak terganggu. Ada kekhawatiran kinerjanya tidak bisa lagi maksimal,” ujar Asep. Karena kewajiban menteri mundur belum diatur di UU, Asep menilai Presiden Jokowi yang akan berinisiatif memberhentikan pembantunya pada saatnya nanti. “Presiden pasti akan lebih proaktif merespons hal seperti ini. Dia akan melihat kebutuhan kementerian. Apalagi, kegagalan seorang menteri jugaberartikegagalanPresiden,” tandas dia. Juru Bicara KepresidenanJohan Budi Sapto Prabowo mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dia meminta semua pihak menunggu.

Kalau memang harus dilakukan reshuffle, Presidendiyakiniakanmenggunakan kewenangannya. “Jadi, mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Johan Budi hanya bisa memastikan bahwa Presiden Jokowi dalam melakukan reshuffle ukurannya selalu evaluasi kinerja, bukankarenadesakanpolitik.

Urusan untuk mengganti atau tak mengganti, kata dia, Presiden mendasarkan pada evaluasi yang dilakukan tidak pada satu waktu secara keseluruhan.

Bakti/okezone

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: