Mantap! PT.LSE KABIL NONGSA MELAKUKAN REKLAMASI

Foto SuaraKonsumen Net.

SUKON.BATAM – Pada hari Selasa 05/12/17 SORE PUKUL 14;40, tim awak media SuaraKonsumen.net (Sukon) melakukan investigasi menurut Gn( inisial) selaku pengawas lap, keterangan di lapangan PT.LSE tidak menyalahi aturan karena itu lahan adalah milik PT LSE kata beliau.
Di Batam, belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai reklamasi. Kegiatan reklamasi hanya diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) No 54 Tahun 2013.

Di Perwako ini, Wali Kota Batam adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi melalui Dinas KP2K (Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan) Kota Batam.
Disebutkan di Perwako ini, wali kota berwenang memberikan izin reklamasi 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dan di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemko Batam.

reklamasi

Foto SuaraKonsumen Net.

Namun, banyak kegiatan reklamasi ini diduga sudah menyalahi Perwako yang ditandatangani oleh Ahmad Dahlan. Pada saat yang bersangkutan  waktu masih aktif, reklamasi tidak boleh di alur laut dan jalur pelayaran. Serta tetap menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan seperti pemotongan bukit dan pengrusakan hutan bakau. Selain itu, di Perwako tertulis reklamasi di atas 25 hektare harus mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, tidak tertera secara spesifik aturan mengenai pajak reklamasi.

Terdapat puluhan hingga ratusan titik reklamasi di Batam,hasil dari perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.

Kawasan reklamasi pantai terletak ditepi pantai dan merupakan kawasan sebagai perluasan kota reklamasi juga di lakukan di pulau Batam dengan tujuan untuk menyelamatkan pulau terluar dalihnya
Reklamasi dilakukan disekelilingnya pulau karena wilayahnya yang tidak luas dengan melakukan reklamasi pantai ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai tersebut dalam rangka menata pembangunan kawasan reklamasi pantai di perlukan suatu pedoman teknis operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penataan ruang dikawasan reklamasi ekosistem laut di sekitar daerah pembangunan akan berubah.

Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi. Ini yang dikhawatirkan para nelayan. Selama ini, mereka terbiasa mencari ikan diteluk yg tak jauh dari pantai . Namun, ketika ikan-ikan menjauh, nelayan pun kehilangan matapencarian.

Dampak lingkungan lainnya dari proyek ini adalah meningkatkan potensi banjir. Reklamasi dapat mengubah bentang alam dan aliran air (hidrologi). (tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: