Ketua LPKNI Jawa Barat Mendukung Langkah Tegas Polri Dalam Memberantas Debt collector

Foto SuaraKonsumen Net.
Rahmat Mulyana, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Provinsi Jawa Barat. Foto : Dok Sukon
 
BANDUNG, SUKON – Peristiwa penyerbuan sebuah rumah milik seorang warga di daerah Jelambar Jakarta yang dilakukan oleh puluhan debt collector nampaknya telah membuat Kapolri menjadi gerah.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menegaskan, akan mencopot sejumlah Kapolres maupun Kapolsek yang tidak tegas terhadap debt collector itu.

“Saya sampaikan kepada Kapolres, Kapolsek bersihkan semua tempat dari calo, copet, tukang todong, jambret, tukang bius, semua preman dan segala macamnya,” ucap Kapolri di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu 6 Desember 2017.

Pernyataan Kapolri tersebut mendapat tanggapan yang positif dari ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Provinsi Jawa Barat, Rahmat Mulyana (42).

Saat ditemui dalam sebuah kunjungan kerja di daerah Sumedang, Rahmat Mulyana mengatakan bahwa sudah seharusnya pihak kepolisian berani menindak tegas para preman yang sering meresahkan masyarakat ini.

“Sebagai salah seorang aktivis perlindungan konsumen, jelas saya mendukung pernyataan bapak Kalpolri ini. Apabila polisi serius dalam menindak para preman yang meresahkan itu, saya yakin masyarakat akan semakin percaya kepada Polri,” kata pria yang akrab disapa Mulyana ini.

Menurut Mulyana, ketegasan pihak kepolisian dalam memberantas aksi premanisme di Indonesia sangat diperlukan dalam menjamin tegaknya  undang – undang perlindungan konsumen di Indonesia.

“Selama ini, masyarakat selalu menjadi korban intimidasi dan kekerasan dari oknum – oknum pihak pembiayaan yang selalu melibatkan para penagih utang ilegal saat menagih tunggakan kepada debitur yang ‘bermasalah’,” lanjutnya.

Mulyana berharap keberanian pihak kepolisian RI dalam memerangi para debt collector ini selain akan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, hal ini juga akan mendorong para pelaku usaha agar lebih mematuhi hukum. 

“Masyarakat pengguna jasa perbankan akan merasa tenang dalam memenuhi prestasinya sebagai debitur. Begitu juga segala tindakan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan jelas dasar hukumnya. Efeknya, akan tercipta iklim usaha yang semakin sehat. ” ujarnya.

PENYEBAB KREDIT MACET

Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Mulyana memberikan penilaian mengenai penyebab kredit macet yang menimbulkan maraknya aksi penagihan dengan melibatkan debt collector ilegal.

Mulyana berpendapat yang menjadi faktor utama penyebab kredit macet atau gagal bayar adalah adalah income atau pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran . Apabila pemasukkan si debitur lebih kecil dari pengeluaran, akan mengakibatkan kemampuan debitur dalam membayar cicilan menjadi lemah. Jika debitur tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya, maka tunggakan akan semakin besar. Konsekwensinya, pihak bank akan menerapkan denda dan penalty yang justru akan semakin memberatkan debitur. 

“Pihak kreditur juga harus memahami bahwa kredit macet itu bukan berarti si debitur itu tidak memiliki itikad baik, bisa saja kan karena memang keadaan keuangan debitur pada saat itu benar – benar sedang terpuruk. Sekarang ini banyak penyedia jasa keuangan yang menyamaratakan debitur debitur itu dengan predikat kurang baik. Mungkin karena pihak bank juga mengejar target, sehingga terkadang mereka menerapkan cara – cara yang kurang elegan dalam melakukan penagihan,” terang Mulyana panjang lebar.

“Pada prinsipnya seorang debitur adalah konsumen yang menerima jasa atau produk dalam bentuk moneter. Sehingga seorang debitur atau nasabah nasabah adalah konsumen yang dilindungi oleh undang – undang perlindungan konsumen,” terang Mulyana lagi.

Namun Mulyana juga sepakat bahwa, kredit bermasalah akan berdampak negatif baik secara mikro maupun secara makro bagi lembaga keuangan dan juga perekonomian negara.  Dampak dari kredit yang bermasalah ini kata Mulyana akan mempengaruhi kelancaran perputaran modal dan cash flow di dalam suatu lembaga keuangan, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas keuangan yang harus dijaga oleh setiap Bank atau Lembaga Keuangan.

“Pada akhirnya, baik kreditur maupun debitur sama sama mengalami kerugian,”ujarnya

PERAN LPKNI DALAM PENEGAKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Masyarakat mengenal lembaga perlindungan konsumen sebagai suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan perbankan saja. Akan tetapi, sebuah lembaga perlindungan konsumen sebenarnya memiliki peranan yang lebih luas dan penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dalam hal inilah peranan penting suatu lembaga yang membantu konsumen agar setiap konsumen mendapatkan haknya secara utuh.

Dalam hal ini Rahmat Mulyana mengatakan bahwa, LPKNI sebagai salah satu lembaga yang menjadi ujung tombak dalam mengawal undang – undang perlindungan konsumen, jelas memiliki kapasitas sebagai pihak yang melindungi kepentingan konsumen.

“LPKNI adalah salah satu lembaga yang fungsinya untuk mengawal dan memastikan setiap aturan dijalankan dengan baik oleh setiap pihak. Tapi, walaupun lembaga kami disebut sebagai lembaga perlindungan konsumen, bukan berarti kami selalu memihak kepada konsumen. Jika memang konsumen dalam posisi yang salah, jelas harus kami edukasi dan kami luruskan,” kata Mulyana.

Mulyana menceritakan bahwa tidak sedikit klien yang datang kepadanya merupakan konsumen yang ‘bandel’. Mereka seolah menjadikan LPKNI sebagai “tameng’ saat si konsumen terdesak. Contohnya dalam urusan kartu kredit atau cicilan yang macet. Hal inilah yang menurut Mulyana harus diluruskan, karena pada dasarnya fungsi LPKNI tidak untuk membela kepentingan salah satu pihak saja.

“Jadi sebenarnya lembaga kami ini berdiri dalam posisi yang netral, yaitu untuk mengawal setiap aturan agar berjalan dengan baik dan benar” tegasnya.

Selanjutnya Mulyana menjelaskan bahwa dalam penanganan sebuah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, LPKNI memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan, kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, atau hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha.

Dengan sistem yang diterapkan di LPKNI ini, maka diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang dianggap tidak menjalankan peraturan dengan benar. Selain itu LPKNI juga dapat menjadi akses untuk mendapatkan informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.

Lebih lanjut Mulyana menjelaskan bahwa  posisi LPKNI sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, LPKNI juga memiliki hak gugat (legal standing) dalam konteks ligitasi kepentingan konsumen di Indonesia.

“Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu bahwa lembaga perlindungan konsumen yang dimaksud telah berbentuk Badan Hukum atau Yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.” kata Mulyana.

“Jelasnya, kami selalu mengusahakan jalan damai. Namun apabila memang mengharuskan, maka kami pun bisa membantu konsumen untuk mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan Umum sesuai Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” tutupnya. 

Reporter & Editor : Erix Right

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: