Alasan MK Pertegas Larangan PHK Karena Menikah Sesama Pekerja

 

Pembatasan dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebab, tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan.

 
Ilustrasi: BAS

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan menikah sesama pekerja dan memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan. Melalui putusan pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan beberapa karyawan PLN, MK membatalkan frasa “…kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB)” dalam pasal itu.

“Menyatakan frasa ‘kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama’ dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’,” ucap Ketua Majelis MK Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 13/PUU-XV/2017 di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Dengan demikian, saat ini Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara keseluruhan berbunyi, “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan… f. pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan.”

Artinya, setelah putusan MK ini diucapkan sesama pekerja boleh menikah dalam satu perusahaan tanpa PHK termasuk memiliki hubungan darah. Atau tidak boleh ada lagi perusahaan, dengan dalih diatur dalam PK, PP, PKB, mem-PHK pekerjanya karena alasan menikah atau memiliki hubungan darah dalam satu perusahaan.

Mahkamah menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan secara a contrario berarti mempersyaratkan pekerja/buruh tidak boleh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan dan hal itu sebagai dasar dapat di-PHK terhadap pekerja yang bersangkutan. Aturan ini dinilai tak sejalan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

“Ketentuan a quo telah menjadikan sesuatu yang bersifat takdir sebagai syarat untuk mengesampingkan pemenuhan HAM dalam hal ini hak atas pekerjan dan membentuk keluarga, sehingga tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah dan konstitusional,” demikian bunyi salah pertimbangan MK.

Selain itu, pembatasan dalam pasal itu tidak memenuhi syarat penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Sebab, tidak ada hak atau kebebasan orang lain yang terganggu oleh adanya pertalian darah atau ikatan perkawinan.

Terkait tujuan pasal itu yang disebut untuk mencegah hal-hal negatif (konflik kepentingan) yang terjadi di lingkungan perusahaan, Mahkamah berpendapat alasan demikian tidak memenuhi syarat pembatasan konstitusional seperti diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

“Potensi timbulnya konflik kepentingan dalam mengambil satu keputusan internal perusahaan, dapat dicegah dengan merumuskan peraturan perusahaan yang ketat, sehingga memungkinkan terbangunnya integritas pekerja yang tinggi.”

Dalih pasal itu sudah sesuai dokrin pacta sunt servanda atau kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), Mahkamah tak sependapat dan tidak selalu relevan. Sebab, pekerja atau buruh berada dalam posisi lebih lemah dan pihak yang membutuhkan pekerjaan. Dalam kondisi ini, Mahkamah berpendapat filosofi kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi.

Seperti diketahui, pengujian Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dipersoalkan sejumlah karyawan PLN yakni Jhoni Boetca, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, Yekti Kurniasih yang sebagian besar pengurus Serikat Pekerja PLN Palembang dan Jambi. Baginya, PHK dengan alasan menikahi sesama pegawai dalam satu perusahaan melanggar hak seseorang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin konstitusi.

Pasalnya, mereka khawatir saat ini ada sekitar 50 orang yang bekerja di PLN setempat yang sedang menjalin hubungan asmara dan kemungkinan berjodoh, lalu menikah, berpotensi untuk di-PHK. Mereka menilai Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan selain bertentangan dengan konstitusi juga bertentangan UU lain, seperti UU Perkawinan, UU HAM. Menurutnya, selama ini larangan perkawinan sesama pegawai yang diatur dalam PP atau PKB dapat digunakan perusahaan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkepentingan untuk PHK.

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: