Rakornas PDIP Tak Akan Bahas Politik

Anggota FPDIP DPR Effendy Sianipar, Wasekjen DPP PDIP Eriko Sotarduga , Ketua Panitia Rakornas 3 Pilar/Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kerakyatan Mindo Sianipar dan Anggota Fralsi PDI Perjuangan DPR RI Darmadi Durianto (kiri ke kanan) dalam press conference pelaksanaan rapat koordinasi nasional (Rakornas) PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)
 
Jakarta – ‎Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tiga Pilar PDI Perjuangan menargetkan bisa menghasilkan minimal 1000 model bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) baru. Selain itu, sejumlah nota kesepahaman antarkepala daerah diharapkan bisa diteken selama ajang itu.

Rakornas tersebut menurut panitia tidak akan membahas politik kekuasaan sama sekali, melainkan mengambil topik ekonomi kerakyatan.

Menurut Ketua Panitia Rakornas Mindo Sianipar, salah satu keprihatinan yang‎ mendasari pelaksanaan rakornas itu adalah belum maksimalnya pelaksanaan dana desa. Dana negara itu banyak yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan desa. Masalahnya, jalan desa bisa jadi dipermak tiap tahun sebagai bagian dari program dana desa hanya karena kurangnya wawasan soal pengembangan bisnis UKM.

“Kita berharap nantinya ide yang digodok di rakornas ini bisa membuat warga mengusulkan kepala desanya agar dana desa dimanfaatkan untuk produktivitas,” kata Mindo dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (14/12).

Karena itulah di rakornas akan dilakukan sejumlah workshop untuk menghidupkan semangat ekonomi kerakyatan. Kata Mindo, workshop itu akan menghasilkan 1.000 model bisnis UMKM yang akan menjadi acuan kader.

“Sekaligus menjadi tawaran kepada kepala desa untuk memanfaatkan dana desa agar lebih produktif,” katanya.

Di acara itu, akan dipamerkan ratusan UMKM hasil binaan PDIP yang kini sudah berdikari, berikut produk yang mereka hasilkan.

Kata Mindo, rakornas juga akan menjadi ajang kerjasama antar daerah. Hal ini akan ditandai penandatanganman nota kesepahaman (memorandum of understanding) antarkepala daerah yang merupakan kader PDIP. Misalnya MoU tentang kerajinan daerah antar enam kabupaten di perbatasan Jabar-Jateng. Yakni Cirebon, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Ciamis, Brebes.

“Lalu ada MoU Kota Solo dan Kabupaten Samosir, dan antar Kabupaten Cirebon dengan Katingan,” kata Mindo.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP yang juga Sekretaris Panitia Rakornas, Eriko Sotarduga, menyatakan kegiatan ini adalah salah satu jawaban PDIP terhadap kekhawatiran bahwa partai politik hanya mencari kekuasaan sesaat.

Kata dia, saat krisis ekonomi 1997-1998, perekonomian Indonesia banyak ditolong oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, perkembangan UMKM tidak begitu menggairahkan.‎ Hingga saat ini, baru 1,4 persen dari jumlah penduduk yang terlibat UMKM. Padahal setidaknya harus 2 persen. Di negara maju, jumlah pelaku UMKM mencapai 4 persen dari jumlah masyarakat.

“Rakornas Ini juga menjawab kritikan bahwa era digital akan menciptakan pengangguran yang besar. Ke mana nanti pekerja yang terkena dampak digitalisasi? Hanya ini yang bisa menyelesaikan, yaknis masuk sektor pangan dan UMKM,” kata Eriko.

Sumber: BeritaSatu.com

BACA SUMBER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: