Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuat koreksi atas mutasi perwira tinggi yang dibuat Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo. Keputusan Marsekal Hadi berpotensi menjadi blunder yang melemahkan soliditas di tubuh TNI.

Jenderal Gatot begitu menghargai penggantinya. Setelah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Gatot langsung melakukan persiapan pergantian yang elegan, berwibawa dan begitu ngewongke Marsekal Hadi. Bukan hanya mengantarnya ke DPR untuk menjalani fit and proper test- sesuatu yang belum pernah terjadi, Jenderal Gatot pun langsung menyerahkan jabatan hanya sehari setelah Marsekal Hadi dilantik Presiden. Hal itu dilakukan agar penggantinya segera bisa bekerja dan soliditas di tubuh TNI tetap terjaga.

Ternyata sikap legowo Jenderal Gatot belum cukup. Keputusan Marsekal Hadi menganulir sejumlah nama perwira tinggi (Pati) TNI yang sebelumnya sudah dimutasinya, jelas “mempermalu” Jenderal Gatot. Sulit untuk mengesampingkan adanya kepentingan di dalamnya.

Pertama karena sebelumnya adanya polemik. Saat mutasi diumumkan, Presiden Jokowi sudah menunjuk pengganti Jenderal Gatot. Tetapi Gatot mengatakan dirinya menandatangani mutasi sebelum ada pemberitahuan pergantian Panglima TNI. Lagi pula mutasi sudah diproses jauh sebelumnya karena menyangkut personel yang cukup besar dan berdampak pada posisi-posisi strategis seperti Pangkostrad dan Panglima Kodam.

Kedua, jika alasannya karena mutasi yang dilakukan Jenderal Gatot tidak etis, mestinya Marsekal Hadi menganulir seluruhnya. Dengan hanya membatalkan pemberhentian dan pengangkatan 16 dari 84 Pati, maka nuansa adanya hal lain di luar kepentingan TNI itu sendiri, lebih menonjol.

Ketiga, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dimutasi karena sudah mengajukan pensiun dini. Dikutip dari Antara (5/12/17), Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen M Sabrar Fadhilah membenarkan adanya pengajuan pensiun dini dari Edy Rahmayadi sehingga yang bersangkutan ditempatkan sebagai Pati di Mabes TNI sambil menunggu proses lebih lanjut. Namun kini Panglima TNI Marsekal Hadi justru mengembalikan jabatan Pangkostrad ke tangan Edy – yang tengah melakukan sosialisasi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara.

Keputusan Panglima TNi merotasi personelnya adalah hal yang wajar. Selain tour of duty dan soliditas, pergantian personel pada jabatan-jabatan strategis juga dimaksudkan untuk menempatkan personel yang dianggap memiliki kecakapan sesuai dengan visi-misi Panglima. Tetapi Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditandatangani Marsekal Hadi Tjahjanto pada 19 Desember kemarin, yang mengubah Keputusan Panglima TNI TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang ditandatangni Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember, bukan mustahil menimbulkan polemik berkepanjangan dan menciptakan friksi di tubuh TNI.

Keputusan Marsekal Hadi juga berpotensi menjadi blunder jika kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Padahal percepatan pergantian Panglima TNI, antara lain dimaksudkan untuk menyiapkan TNI yang lebih solid guna menghadapi tahun politik 2018 hingga 2019. @yb