Kata Presiden Bank Penyelenggara KUR Tidak Boleh Meminta Jaminan. Faktanya?

Pada 2015 kemarin presiden Jokowi menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 25 juta, tidak diwajibkan memberikan agunan kepada bank. Jadi intinya jika anda meminjam dibawah Rp25.000.000; sebenarnya tidak harus menggunakan Agunan seperti seperti sertifikat tanah, BPKB mobil, dan lain sebagainya yang setara dengan jumlah pinjaman.

Dalam kebijakan KUR, pemerintah beberapa kali menyampaikan bahwa syarat penyaluran kredit berbunga 9% tersebut, bisa dilakukan tanpa agunan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Syaratnya, pinjaman tidak boleh melebihi plafon Rp 25 juta. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan saat pengajuan KUR, tetap dimintai agunan oleh pihak bank.

JAKARTA – Mendorong penyaluran KUR, pemerintah juga menerapkan aturan di mana pinjaman KUR di bawah Rp 25 juta tanpa harus menyerahkan agunan.

Kebijakan pemerintah hanya menjadi angin segar di masyarakat. Buktinya, beberapa bank penyalur KUR masih meminta agunan kepada calon nasabah peminjam KUR.

Salah satu calon nasabah, Rachma mengeluhkan marketing penyalur KUR di Bank Mandiri yang masih meminta agunan atau jaminan.

“Saya ke Bank Mandiri di Sahardjo, Tebet dan masih diminta agunan. Marketingnya berkilah kalau aturan pinjaman KUR tanpa agunan itu sudah dua tahun lalu,” kata Rachma kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (15Right

Rachma yang merupakan karyawan perusahaan swasta serta pengusaha warung kopi ini membutuhkan modal usaha untuk memperbesar dan memperbaiki warungnya. Namun, harapan itu pupus karena pinjaman KUR tetap diminta agunan. Bahkan, dia berencana meminjam Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang bunganya jauh lebih tinggi dari KUR.

“Saya mau KTA saja, dan ini syaratnya mudah sekali. Saya cuma diminta slip gaji, keterangan karyawan tetap, fotocopy KTP serta pas foto. Mau bagaimana lagi, meski bunga tinggi tapi kalau KUR diminta agunan,” katanya.

Sebelumnya, para pelaku UMKM juga mengeluhkan masalah agunan. Salah satu pelaku usaha dan Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Inkowapi), Sharmila Zaini mengeluhkan bahwa pada praktiknya pelaksanaan KUR di lapangan hampir seluruhnya mensyaratkan agunan.

“Ini kebohongan publik ketika KUR dikatakan tanpa agunan, sebab praktiknya di lapangan pasti dimintai agunan,” katanya dalam acara Sosialisasi Percepatan Penyaluran KUR Bersama Stakeholder di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Senin (18/1).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga membantah pendapat para pengusaha. Dia mengaku telah berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia namun belum menemukan KUR mikro di bawah Rp 25 juta dengan agunan.

“Saya sudah keliling ke berbagai tempat. Pemberian KUR tanpa agunan benar-benar dilakukan. Itu bukan pembohongan,” ujar Puspayoga.

Menurut Puspayoga, adanya temuan perbankan yang meminta agunan kepada penerima KUR hanya bersifat kasus. Artinya tak ditemukan secara nasional, cenderung kepada personal.

“Karena saya sudah keliling, ke Bali, ke Jawa Barat ke mana-mana saya tanya bagaimana ini dikenakan agunan tidak? Mereka jawab tidak. Jadi saya pikir ini adalah kasuistik saja, hanya satu persatu kejadian. Jangan disimpulkan ini terjadi secara nasional,” ujarnya.

Mendapat laporan dari pengusaha, pihak Kementerian akan mencatat dan meneruskan kepada pihak bank untuk dikonfirmasi secara jelas. “Nanti biar Bank BRI, Mandiri, BNI dan bank pelaksana lainnya menindaklanjuti.”

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai sebesar Rp 120 triliun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pihaknya tengah merumuskan strategi untuk mencapi target tersebut. Dia tak mau kelambanan penyaluran KUR tahun lalu berulang.

“Itu harus dipersiapin, gitu. Ya, memang tahun lalu kami memulainya telat kan,” katanya di kantor, Jakarta, Kamis (7/1).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menambahkan, untuk tahap awal, pemerintah bakal menyalurkan KUR sebesar Rp 100 triliun dari target Rp 120 triliun. Sebanyak Rp 93 triliun bakal disalurkan perbankan pelat merah.

Sisanya, Rp 7 triliun, disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta nasional. Adapun bunga KUR dipatok sembilan persen.

“Dan apakah dananya ada? Kami tadi sedang membicarakan supaya harus segera tersedia karena bulan ini sudah dimulai dengan gencar pembiayaan KUR dengan bunga 9 persen.”

Editor : Erix Right

Tulisan ini pernah dimuat di Merdeka.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: