Pajak kendaraan mati atau belum dibayar, bolehkan Polisi menilang?

 

STNK Motor

 
 

 

Banyak yang bertanya-tanya, saat razia atau terjadi pelanggaran, tentang STNK dengan Pajak mati atau telat bayar, apakah polisi berhak menindak?

Tidak sedikit yang berpendapat pajak kendaraan itu urusan administrasi dan tak terkait dalam keselamatan berkendara jadi tak seharusnya polisi berhak menilang.
Benarkah demikian?

Dikutip dari sebuah artikel dalam situs resmi TMS Polda Metro Jaya, jawabannya ternyata bisa!

Penegasan ini disampaikan sejak tiga tahun lalu oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri saat itu, Irjen Pol Condro Kirono, yang menyatakan bahwa Petugas Polri berwenang lakukan penindakan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraannya atau sering disebut ‘pajak mati’ (terlambat).

“STNK yang pajaknya telat dibayarkan bakal kena tilang, karena itu sudah ada peraturannya,” ujar Condro Kirono, usai peresmian Safety Riding Center Astra Motor, pada tahun 2015 lalu.

“Berkaitan dengan keabsahan STNK ini ada 2 aspek pelanggaran yang timbul. Yang pertama, pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan keabsahan STNK dan yang berkaitan dengan masalah pajak (STNK mati atau belum bayar pajak),” ujar Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, pada April 2017 lalu.

Hal serupa pernah disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, melalui Ka Subbag Tekinfo TMC Polda Metro Jaya. Pengendara harus bisa menunjukan STNK yang sah ketika berkendara. Pengesahan yang dimaksud adalah ketika membayar pajak setiap satu tahun sekali.

Dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh Polri. Dalam STNK terdapat 4 (empat) kotak yang harus distempel setiap tahun, dan salahsatunya disahkan oleh Polri.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, diantaranya pada Pasal 288 ayat (1),

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Kemudian diperkuat dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam pasal 37 ayat (2) yang disebutkan, “STNK berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor.

“Dan ayat (3) yang berbunyi, “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”

Jadi, mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan Petugas Polri dapat melakukan penindakan.

Untuk itu, sebagai Warga yang baik, patuhi peraturan lalu lintas dan taat membayar pajak. (TMC Polda Metro Jaya)

Dikutip dari berbagai sumber
Editor: Erix Right

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: