Stress Hadapi Debt Collector? Ini Hak Nasabah

JAKARTA – Kamu sedang dikejar-kejar debt collector? Walau tengah menunggak utang, sebagai konsumen kamu tetap memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh penagih utang sekalipun.

Anggota kelompok Debt Collector di Kota Bandung yang dipekerjakan oleh salahsatu bank BUMN di kota Bandung. (Foto : Dok. Sukon)

Tren kredit bermasalah atau nonperforming loan di Indonesia pada tahun 2017 sempat merangkak naik bahkan menembus angka di atas 3%. Walau akhirnya di pengujung tahun lalu, angka NPL tersebut melandai di posisi 2,59%. Adapun rasio credit at risk yaitu total NPL ditambah kredit hasil restrukturisasi masih terbilang cukup tinggi yaitu di kisaran 9,6% pada awal Januari 2018 setelah sebelumnya di posisi 11,9% pada kuartal III tahun 2017.

Bahkan di perbankan syariah, angka pembiayaan bermasalah menembus angka di atas 4%. Angka itu tergolong cukup tinggi karena selama ini perbankan diarahkan untuk menjaga angka NPL di bawah 5% saja. Apa arti angka-angka tersebut bagi masyarakat, para konsumen produk bank atau jasa keuangan? Yang pasti, semakin tinggi angka NPL berarti semakin banyak nasabah bank yang menunggak pembayaran cicilan kredit mereka.

Apakah kamu saat ini tengah menghadapi masalah tunggakan kartu kredit? Bila iya, tentu kamu mulai akrab dengan telpon-telpon dari penagih utang atau debt collector bank, atau malah mungkin sudah sering didatangi hingga ke rumah?

Pada dasarnya, ada beberapa kategori kredit bank yang perlu kamu pahami. Berikut ini kategorisasinya:

Kredit Lancar yaitu ketika sebuah pinjaman tidak pernah mencatat ada tunggakan pembayaran cicilan oleh si debitur.

Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) yaitu ketika sebuah pinjaman tercatat ada tunggakan pembayaran debitur sampai 90 hari.

Kredit Tidak Lancar yaitu ketika sebuah pinjaman tercatat ada tunggakan pembayaran cicilan oleh debitur sampai 120 hari.

Kredit Diragukan yaitu ketika sebuah pinjaman tercatat ada tunggakan pembayaran cicilan oleh debitur sampai 180 hari.

Kredit Macet yaitu ketika terjadi tunggakan pembayaran cicilan hingga lebih dari 180 hari.

Jadi, bila saat ini kamu tengah menunggak cicilan kredit pada bank atau penyedia pinjaman lebih dari 120 hari atau lebih dari 4 bulan, maka kamu sudah masuk dalam catatan NPL di perbankan. Dengan begitu, kamu tidak perlu kaget bila mulai banyak telepon bahkan didatangi oleh penagih utang atau debt collector.

Siapakah Debt Collector dan perlukah takut menghadapi mereka?

Banyak orang ketakutan ketika sudah mulai sering ditelpon oleh debt collector. Merasa terteror dan terganggu kenyamanan gara-gara menunggak utang, sebenarnya adalah konsekuensi dari “kesalahan” kamu menunggak cicilan.

Mulai dari ditelpon ke nomer pribadi dan nomer rumah, anggota keluarga kamu juga mungkin ikut ditelpon oleh penagih utang ini. Bahkan tidak jarang para debt collector ini mendatangi rumah si debitur bermasalah.

Siapakah debt collector? Debt collector adalah tenaga profesional yang disewa oleh bank atau penyedia pinjaman untuk menagih para penunggak utang. Debt collector biasanya diminta oleh bank jika pemilik kartu kredit tidak membayar utang dalam jangka waktu cukup lama sehingga utang kartu kredit itu masuk kategori macet. Selain menagih utang yang menumpuk, para debt collector akan menagih jika pemilik kartu kredit tidak memberikan informasi atau kabar kapan akan membayar tagihan.

Sering juga terjadi, banyak pemilik kartu kredit merasa ketakutan saat ditagih oleh debt collector. Akibatnya pemilik kartu kredit tidak mau menemui debt collector dan cenderung menghindar. Akhirnya, masalah utang piutang itu malah tidak tercapai penyelesaian.

Bila kamu tengah menghadapi masalah seperti ini di mana keuangan tengah bermasalah sehingga pembayaran cicilan utang terganggu sehingga harus menghadapi debt collector, sebaiknya kamu jangan panik dulu.

Sebagai konsumen produk keuangan, walaupun tengah menanggung beban utang bermasalah, kamu masih memiliki hak-hak yang perlu kamu pahami. Demikian juga perihal cara menghadapi debt collector. Bank Indonesia, otoritas perbankan sebelum OJK, telah merilis aturan yang mengatur perlindungan cukup jelas bagi para debitur bank, termasuk perlindungan bagi pemegang kartu kredit.

Untuk kartu kredit, misalnya, perlindungan bagi pemilik kartu kredit diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembaran dengan menggunakan kartu (APMK). Surat edaran ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Berikut ini aturan pelaksana yang diatur di dalam surat edaran nomor 14/17/DASP yang terbit tanggal 7Juni 2012 tentang penagihan utang kartu kredit. Para pemilik kartu kredit dan calon pemilik kartu kredit sebaiknya tahu isi aturan ini.

1. Debt collector hanya boleh menagih utang macet

Aturan BI menegaskan, penagihan kartu kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan kartu kredit yang telah macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;

Ini berarti utang kartu kredit yang ditagih oleh debt collector ialah utang yang telah macet, bukan utang kartu kredit yang terlambat dibayar di luar jadwal jatuh tempo. Kategori utang macet adalah ketika keterlambatan cicilan sudah lebih dari 6 bulan.

2. Kualitas penagihan harus sesuai standar bank

Kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan Kartu Kredit yang dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

Bank penerbit kartu kredit berarti harus bisa memastikan kualitas penagihan yang dilakukan oleh debt collector mengikuti standar kualitas yang berlaku di bank.

3. Debt collector harus sudah memiliki pelatihan memadai

Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Para pemilik kartu kredit tidak perlu takut karena, sesuai aturan ini, para debt collector seharusnya telah mendapatkan pelatihan tentang penagihan yang berkualitas, termasuk etika dalam penagihan, oleh bank atau oleh perusahaan ketiga yang melakukan penagihan.

4. Identitas debt collector harus jelas

Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit. Bank penerbit kartu kredit berarti perlu mengetahui dan mengatur administrasi para debt collector yang melakukan penagihan kepada para nasabahnya.

Etika penagihan utang oleh Debt Collector

Peraturan tersebut juga mengatur etika para debt collector. Oiya, ketentun etika penagihan ini sudah disetujui oleh bank penerbit alat pembayaran menggunakan kartu.

Bagaimana etika yang seharusnya diterapkan? Berikut ini beberapa aturan yang berlaku terkait pelaksanaan penagihan utang oleh Debt Collector:

 

1. Identitas resmi dari penerbit kartu kredit

Debt collector menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit. Ini berarti debt collector resmi akan selalu dibekali identitas resmi dari bank. Jika debt collector yang menagih tidak memiliki identitas resmi, kamu tidak memiliki kewajiban untuk melayaninya bahkan kamu patut curiga dan segera menghubungi bank penerbit kartu kredit.

2. Dilarang memakai ancaman/kekerasan/mempermalukan

Para debt collector dilarang memakai ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah kartu kredit yang cicilannya macet. Jika debt collector yang menelpon atau menemui kamu mengeluarkan ancaman, kekerasan atau mempermalukan, sebaiknya kamu tetap bersikap tenang dan mengingatkan debt collector untuk tidak melanggar etika penagihan yang ada di dalam aturan BI.

Catat saja identitas debt collector, hari dan jam kejadian agar kamu bisa mengingatnya jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat kamu melaporkan kasus ini kepada bank penerbit kartu kredit.

3. Dilarang memakai kekerasan fisik atau verbal

Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Tekanan bisa berarti pemaksaan (pressure) secara fisik maupun lisan. Ini merupakan bagian dilarang dilakukan oleh debt collector.

4. Dilarang menagih selain pada nasabah terkait

Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit. Debt collector hanya menagih utang kartu kredit kepada pemilik kartu kredit, bukan kepada pihak lain seperti keluarga dekat pemilik kartu kredit.

Jadi, kamu bisa melayangkan protes bila debt collector juga ikut memburu keluarga kamu terkait masalah utang tersebut.

5. Dilarang meneror (terus menerus dan mengganggu)

Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.

Misalnya, jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja yang dinilai tepat untuk menagih, bukan secara terus menerus sepanjang hari. Jika pemilik kartu kredit sudah merasa terganggu, sebaiknya memberitahu bank penerbit kartu kredit.

6. Penagihan hanya boleh di alamat penagihan atau domisili nasabah

Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit. Penagihan bisa dilakukan di tempat penagihan yang terdaftar saat mengisi formulir pengajuan kartu kredit seperti di kantor. Penagihan juga bisa dilakukan di tempat tinggal.

7. Penagihan dibatasi jam kerja

Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 sesuai wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;

8. Penagihan di luar ketentuan di atas harus atas persetujuan nasabah

Penagihan di luar tempat penagihan yang ditentukan atau di luar waktu yang telah ditentukan di atas, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Penagihan di luar kantor atau di luar tempat tinggal, atau di luar waktu antara pukul 08.00-20.00 harus atas persetujuan pemegang kartu kredit, tidak boleh datang sewaktu-waktu dan bersifat tiba-tiba.

9. Penerbit kartu kredit harus memastikan kesesuaian etika penagihan

Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa perusahaan jasa penagihan juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

Dengan ketentuan ini bank penerbit kartu kredit diharapkan tetap mengawasi dan memantau pelaksanaan penagihan oleh perusahaan jasa penagihan yang ditunjuk agar mereka menerapkan etika penagihan.

(rhs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: