Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Nanang Nilson,S.H., M.H., akan melakukan Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingat Konsumen yang sudah mendaftar dan memberi Kuasa Khusus sudah mencapai 1.500 Konsumen di seluruh Indonesia. Rata- rata konsumen meminta penundaan Pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun dengan alasan adanya Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 dan juga adanya pidato presiden RI Joko Widodo yang menyatakan UMKM dapat mengajukan penundaan pembayaran selama satu tahun, Nanang Nilson,S.H.,M.H., yang juga pengacara PERADI telah merumuskan Prosedur Gugatan Class Action sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan perwakilan kelompok (class action), dan pada saat LPKNI sudah membuat grup di setiap Provinsi Pada Gugatan Gelombang ke I akan membatasi setiap grup kelompok konsumen setiap provinsi 100 Konsumen dengan Tergugat seluruhnya adalah Finance (Kendaraan Roda Empat), selanjutnya gelombang II kelompok (Konsumen Perbankan) dan ke III kelompok konsumen Finance (Sepeda Motor) dan LPKNI masih menerima konsumen yang akan menggugat secara kelompok dalam waktu terdekat.

Materi Gugatan :

Kelompok Konsumen meminta Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan :

  1. Bahwa konsumen dapat melakukan penundaan pembayaran utang selama 1 (satu) tahun terhitung 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.
  • Menyatakan sah dan berharga sita (revindicatoir beslag) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.). yaitu sita barang (mobil) milik Penggugat sendiri dengan maksud mengamankan mobil tersebut agar tidak dirampas debcollector selama dalam proses persidangan, karena akan ada resiko pidana bagi debcollector yang nekat merampas kendaraan milik konsumen masih dalam proses persidangan.
  • Dasar hukum berikutnya sebagai alasan atau dasar Gugatan adalah bencana nasional covid 19 yang dengan mudah para kelompok konsumen untuk membuktikannya di samping itu para konsumen menyiapkan saksi ahli Nasional yang handal.
  • Dasar hukum Gugatan yang tidak kalah pentingnya adalah Pidato Presiden RI Bapak Joko Widodo yang fonomenal dan sangat di elu elukan Rakyat ketika Bapak Jokowi menyatakan Bahwa masyarakat Indonesia karena dampak yang nyata dari COVID-19 dapat menanguhkan pembayaran utang selama 1 (satu) tahun.
  • Dasar hukum berikutnya adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri”

Dengan materi Gugatan sebagaimana tersebut diatas Presiden LPKNI yakin majelis akan mengabulkan Gugatan class action tersebut, Gugatan secara kelompok ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan haknya  sebagaimana di atur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Gugatan kelompok ini juga dari sisi biaya oleh konsumen karena terdaftar hanya 1 ( satu) nomor perkara, sehingga konsumen membayar dapat secara patungan. Adapun prosedur Gugatan Class action yang sudah di rancang oleh LPKNI berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Mekanisme Konsumen bergabung dengan gugatan Class Action:

  1. Gugatan akan didaftarkan pada waktu terdekat.
  2. Bagi calon peserta yang masih belum tergabung dalam grup untuk segera mendaftar online (klik disini)
  3. Setelah semua anggota terdaftar akan dibuatkan grup khusus (wa)
  4. Setiap Provinsi dibatasi 100 (seratus) peserta
  5. Memilih Ketua Grup atau kepala Detasemen dengan cara membuat berita acara pemilihan
  6. Kemudian perwakilan dalam kelompok (ketua grup atau kepala Detasemen) akan mewakili kelompok mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
  7. Berita acara penunjukan ketua grup atau kepala Detasemen
  8. Bagi Peserta yang sudah mendaftar dan bergabung di grup dapat meng-upload scan/foto surat kuasa tertandatangan ( klik tombol dibawah R2/R4/Bank/KPR), perihal pembiayaan akan dikomunikasikan dengan ketua grup konsumen di masing-masing provinsi (untuk perwakilan atau ketua grup konsumen mengirimkan surat kuasa asli melalui kantor pos ke alamat LPKNI)
Bagikan :

11 thoughts on “Gugatan Class Action LPKNI”

  1. Terimakasih LPKNI bantuan nya sangat menolomg saya sebagai pelaku UMKM yg sangat terpengaruh atas adanya Pandemi COVID-19 .

  2. Terimakasih LPKNI. Mohon bantuannya mengatasi kesulitan saya di masa COPID-19 ini. Untuk Restrukturisasi kendaraan saya

  3. Yg terhormat. Admin saya mana lefiyansah di tangerang peropensin banten mohon arahan untuk penundaan pembacaan /restuturrisasi karna dampak husaha dengan ada ya covid_ 19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *