Pengajuan tuntutan hukum jika dilakukan seorang diri tentu sangat rumit. Berbeda hal dengan melakukan tuntutan secara bersamaan atau banyak orang. Untuk mengajukan sebuah gugatan ada beberapa aspek dan syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya soal itu saja, dalam proses peradilan juga perlu waktu yang lama dan tenaga ekstra.

Sebagai alternatif, Anda bisa mengajukan sebuah gugatan secara kolektif. Apalagi gugatan tersebut berhubungan erat dengan kebijakan public yang sudah merugikan banyak pihak. Nah gugatan hukum dengan masa yang cukup banyak atau terdiri dari sekelompok orang disebut dengan class action.

Definisi Class Action

Definisi dari Class Action adalah sebuah gugatan yang dilakukan oleh perwakilan dari beberapa praktis hukum yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Mas Ach Santosa mengartikan Class Action sebagai Prosedur hukum perdata yang diberikan kepada seseorang atau kelompok secara prosedural untuk dijadikan sebagai penggugat demi memperjuangkan apa yang disengketakan terkait dengan kerugian yang dialami banyak orang.

Jadi sekelompok orang penggugat tersebut adalah perwakilan dari Ribuan orang yang mengalami nasib yang sama untuk mendapatkan haknya. Contohnya jika dalam masyarakat desa ada 1000 penduduk maka yang melakukan gugatan bisa perwakilan 300-500 penduduk. Bukan berarti harus semuanya mengikuti gugatan. Meskipun jika sebuah juga diperbolehkan.

Jenis-Jenis Class Action Atau Gugatan Perwakilan

Class Action sering juga disebut dengan Gugatan Perwakilan. Hal ini tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung. Bahwa untuk istilah class action bisa juga disebut gugatan perwakilan. Class action sendiri terdiri dari beberapa jenis, beberapa diantaranya:

1. Plaintiff Class Action

Jenis class action yang satu ini dilihat dari segi penggugatnya. Maksud dari plaintiff class action jika dilihat dari segi bahasa yaitu pengajuan gugatan perwakilan yang dilakukan oleh kelompok atau individu demi tujuan memperjuangan kepentingan sendiri dan juga dengan maksud memperjuangkan kelompok yang lebih besar.

2. Defendant Class Action

Pada defendant class Action untuk yang menggugat adalah pihak perwakilan yang akan melayangkan gugatan dengan cara menunjuk kelompok yang diminta untuk mewakilkan. Prosedur ini bukan hanya berlaku di Indonesia namun negara lain ada yang melakukan prosedur ini seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Australia dan Kanada.

3. Public Class Action

Gugatan ini diajukan dengan tujuan menggugat sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hak publik. Berbicara tentang hak publik secara tidak langsung berhubungan dengan kebijakan yang selalu diambil pemerintah. Nah untuk pengajuan pada Public class action tidak lagi kelompok yang memiliki kapasitas melainkan badan khusus untuk mewakilkan seperti LPK.

Persyaratan Mengajukan Class Action

Pengajuan Class action tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus mencakup beberapa persyaratan sampai pada akhirnya diperbolehkan melakukan gugatan. Sejumlah persyaratan tersebut diantaranya:

1. Syarat Jumlah (numerosity)

Tujuan gugatan harus menyangkut kepentingan bukan hanya pribadi saja tapi banyak orang. Untuk jumlah peserta yang wajib menggugat adalah 10 orang. Hal ini dilakukan demi terciptanya efisiensi ketika proses gugatan berlangsung.

2. Syarat Kesamaan Fakta (commonality)

Pihak perwakilan dan anggota yang nantinya ditunjuk sebagai wakil penggugat wajib memiliki fakta yang sama terutama tentang dasar hukum dan sifatnya substansial. Contohnya, dalam kasus pencemaran harus diketahui terkait sumber, waktu serta perbuatannya dan harus sama. Si penggugat juga harus berada di lokasi yang sama dimana menimbulkan dampak bagi masing-masing dari mereka.

3. Syarat Kesamaan Jenis Tuntutan (typicality)

Untuk syarat yang satu ini adalah kesamaan terkait dengan jenis tuntutan. Jenis tuntutan ini termasuk dengan besarnya kerugian yang dialami penggugat dan hal lainnya. Contoh, pemulihan tempat tinggal, pengembalian barang dan pemulihan kesehatan antara jumlah yang satu berbeda dengan jumlah lainnya namun sama jenis tuntutannya.

4. Syarat Kelayakan Perwakilan (adequacy of representation)

Layak tidaknya pihak perwakilan mengajukan gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk persyaratan kelayakan perwakilan ini ada beberapa macam meliputi:

  • Memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.
  • Memiliki bukti-bukti kuat.
  • Berintegritas
  • Siap dan mampu mempertanggungjawabkan.
  • Senantiasa Berkomitmen dan gigih memperjuangkan hak penggugat.
  • Kepentingan kelompok lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi.
  • Bersedia menanggung biaya yang diperlukan.

Kemudian dari pihak kelompok harus memberikan beberapa surat gugatan yang isinya mencakup:

  • Identitas wakil kelompok.
  • Definisi kelompok secara spesifik, terperinci dan jelas.
  • Keterangan anggota kelompok.
  • Dasar gugatan (Posita) dari seluruh kelompok.

Hak Konsumen Untuk Menggugat Pelaku Usaha Secara Class Action

Segala bentuk pelanggaran yang mencakup banyak pihak sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini juga sudah tertuang dalam hukum acara perdata yang berisikan peraturan hukum tentang penjaminan ditaatinya hukum perdata materiil yang sudah disahkan oleh hakim.

Lebih     tegas dikatakan   bahwa   hukum   acara   perdata adalah   hukum   yang   mengatur   bagaimana caranya   mengajukan   serta   melaksanakan putusan tersebut.

Dalam mengajukan sebuah gugatan atau tuntutan harus paham dulu apa tuntutan haknya. Tuntutan hak dibedakan   menjadi   dua yaitu:

  1. Tuntutan   hak   yang   didasarkan   atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan   dalam   tuntutan   semacam   ini minimal  ada  dua  pihak  yang  terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan   tuntutan   hak)   dan   pihak yang   tergugat   (orang   yang   dituntut).
  2. Tuntutan   hak   yang   tidak   mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam   tuntutan   hak   yang   kedua   ini hanya ada satu pihak saja.

Tahapan dalam acara perdata wajib diketahui masyarakat. Hukum acara perdata mencakup tiga tahap tindakan yang harus dilakukan, yaitu meliputi:

  1. Tahap pendahuluan, yang memiliki makna persiapan  menuju   pelaksanaan atau penentuan.
  2. Tahap penentuan, yang memiliki makna diadakannya pemeriksaan   peristiwa   dan   melakukan pembuktian sampai pada keputusannya.
  3. Tahap  pelaksanaan,  merupakan tahapan akhir yang meliputi tahapan  diadakannya pelaksanaan sebuah putusan.

Hakikat Hukum Perdata Terkait Hak Konsumen Untuk Menggugat Pelaku Usaha

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara perseorangan  dengan   warga perseorangan  lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 menyatakan pada ayat bahwa Gugatan kepada pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. Individu konsumen yang dirugikan termasuk didalamnya adalah ahli waris yang bersangkutan.

b. Sekelompok konsumen dengan masalah atau persoalan yang sama.

c. LPK swadaya masyarakat dan sudah memiliki beberapa syarat, yaitu sudah berbentuk yayasan atau badan hukum. Tujuannya tidak lain yaitu untuk kepentingan perlindungan  konsumen.

d. Pemerintah/instansi  terkait jika mengakibatkan kerugian yang besar berupa materi  atau   korban  dengan jumlah yang lumayan besar maka bisa mengajukan gugatan.

Penting bagi masyarakat tahu mengenai hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha ini secara class action. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat argumentasi dan dukungan dari banyak pihak yang turut mengalami kerugian yang sama terkait hak-hak yang masih terabaikan. Masyarakat juga dapat meminta pendampingan dari LPK untuk melakukan gugatan ini. Sehingga bisa mendapatkan bimbingan dan bantuan hukum mengenai gugatan yang ingin diajukan.

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *