Mungkin tidak ada salah jika Indonesia belajar dengan negara lain. Bisa belajar dari Jerman, Amerika maupun negara lain yang sudah bagus dalam melindungi konsumen. Tapi mungkin tidak perlu jauh-jauh sampai ke Amerika, Kita bisa belajar dari negara Jiran yakni Malaysia. Perlindungan yang diberlakukan di sana sudah bisa dibilang bagus. Kenapa bisa dikatakan demikian? alasannya karena setiap masalah yang terjadi antara produsen dan konsumen tidak perlu perkaranya diselesaikan di pengadilan. Namun, masalah tersebut bisa diselesaikan cukup ditemukan antara kedua belah pihak saja.

Perlindungan konsumen di Indonesia yang begitu memprihatinkan tidak bisa jika ditangani sendiri oleh BPKN. Pemerintah harus bisa ikut aktif dalam mengatasi permasalahan ini. BPKN menyadari akan ketidakmampuannya dalam mengatasi semuanya sendiri.

Untuk itu BPKN mendorong pemerintah bisa ikut aktif dalam mengupayakan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha. Mungkin pemerintah bisa dengan mengambil langkah tegas dengan mengganti undang-undang yang menyebutkan bahwa BPKN hanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan menjadi bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri.

Jadi dengan begitu BPKN juga akan semakin mantab dan semangat dalam mengatasi permasalahan ini. Permasalahan konsumen dengan pelaku usaha itu bervariasi dan solusi yang harus digunakan tidak bisa dengan cara yang sama.

Apalagi sudah Anda ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara berkembang. Dimana rata-rata masyarakatnya bukanlah berpenghasilan cukup dan berkehidupan sejahtera. Namun masih banyak yang miskin atau kelas bawah.

Alasan BPKN sangat giat dalam perlindungan konsumen mengingat sudah banyak bukti pengaduan dari masyarakat dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Parahnya sangat banyak ditemukan kasus yang belum mengalami perkembangan yang positif.

Untuk kasus yang paling banyak ditemukan oleh BPKN adalah dibidang perumahan yang mencapai 73%. Kasus lainnya ditemukan pada penumpang ojek online yang tidak mendapatkan haknya dengan penuh akibat dari kecelakan yang menyebabkan patah kaki.

Miris sekali jika melihat kejadian seperti ini. Seharusnya badan-badan atau perusahaan yang berkepentingan bisa menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya dengan baik. Jika sudah begini masyarakat yang akan mengalami kerugian akhirnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah jadi berkurang.

Sikap kedewasaan harus dimiliki setiap lembaga. Saling lempar bola terhadap kasus yang seharusnya bisa diselesaikan bukan mencirikan sebuah kedewasaan. Jika BPKN memiliki wewenang lebih, bisa menjadi solusi terbaik karena bisa sebagai penengah antara masyarakat, perusahaan pemilik ojol dan pemerintah.

Jadi adanya permasalahan seperti ini bisa cepat teratasi dengan saling bersinergi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada fungsi dan tugasnya masing-masing. Baca Selanjutnya Kinerja LPK untuk Melindungi Konsumen

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *