Aturan yang dibentuk oleh OJK tersebut kemudian diturunkan kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Berbagai skema yang ada di dalam POJK tersebut diserahkan sepenuhnya kepada lembaga keuangan. Secara praktik di lapangan pastinya ada perbedaan antar setiap lembaga, namun tetap mengikuti stimulus yang tertuang dalam POJK.

Pihak kreditur akan melakukan asesmen terlebih dahulu kepada debitur. Caranya dengan memberikan form permohonan relaksasi kepada debitur yang terdampak COVID-19. Dari permohonan itulah nantinya penentuan pemberian relaksasi ditetapkan. Tentunya setiap orang mendapatkan relaksasi yang berbeda-beda sesuai penilaian aset dari para debitur.

Penetapan relaksasi kredit tersebut bisa dalam bentuk penurunan suku bunga. Nilai penurunan suku bunga juga bervariasi dari satu debitur dengan debitur lainnya. Begitu juga dengan potongan nilai pokok yang diberikan, secara otomatis perpanjangan masa tenor juga akan disesuaikan.

Contohnya ketika Anda mendapatkan relaksasi kredit cicilan dari Rp 1 juta menjadi Rp 500 ribu. Masa tenor Anda tentunya akan bertambah sesuai dengan potongan yang diberikan oleh pihak bank tersebut. Sehingga Anda harus membayar akumulasi nilai pokok yang tetap seperti sedia kala, namun dengan masa yang lebih panjang.

Relaksasi tersebut memberikan keringanan bagi para masyarakat dalam kondisi pandemi, dengan pembayaran yang tidak penuh. Ditambah dengan adanya penurunan suku bunga yang tentunya semakin meringankan beban cicilan para debitur.

Untuk masa relaksasi bergantung pada asesmen yang dilakukan terhadap para debitur. OJK memberikan batas waktu hingga 1 tahun. Namun bank masih bisa menentukan batas waktu lebih cepat, mulai dari 3, 6, 9, hingga 1 tahun.

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *