WD, salah satu nasabah Koperasi DP harus berurusan dengan hukum, perkaranya sampai tingkat Kasasi.

Hal ini, bermula dari pinjamannya kepada Koperasi DP sebesar Rp 1.600.000.000 dengan sistem pinjaman bunga berjalan dan angsuran sebesar Rp 41.600.000 yang sudah dibayarkan selama 6 bulan. Kemudian, yang bersangkutan mengalami kesulitan pembayaran (menunggak kurang lebih 4 bulan).

Pada akhirnya, pihak koperasi mengajukan lelang terhadap objek yang sebelumnya menjadi agunan. Saat ini, SHM rumah itu sudah berpindah tangan ke pemenang lelang, dengan nilai taksir nilai asset dasar pembukaan lelang sebesar Rp 3.300.000.000. Padahal nilai pasar berdasarkan appraisal independent di angka Rp 6.178.700.000.

Merasa hak dan keadilannya dilanggar, warga Kota Malang tersebut melakukan gugatannya melalui kuasa hukumnya,Nanang Nelson, dan rekan ke Pengadilan Negeri Malang dan gugatannya dikabulkan.

Namun, pihak tergugat 1 (Koperasi Delta Pratama) dan tergugat 3 (Otoritas Jasa Keuangan) mengajukan banding dan hasil putusannya yakni NO Niet Ontvankelijke (Cacat Formil).

Demi mendapatkan keadilan, Wiedyawati mengajukan kasasi melalui para kuasa hukumnya Nanang Nelson selaku advokat publik pada LPKNI dan Wiwit Tuhu Prasetyanto selaku advokat publik pada LBH Malang.

“Upaya kasasi dilakukan karena secara prinsip terdapat kekhilafan hakim yang begitu nyata,” ujar Wiwit Tuhu Prasetyanto, advokat publik LBH Malang, Jumat (3/04/2020).

Menurutnya, hakim pengadilan tinggi terkesan aktif dengan membuat keputusan diluar yang diminta oleh para pihak yakni dengan menyebutkan kurang pihak. Sedangkan, dalam eksepsi tidak ada pihak manapun yang menyebutkan hal demikian.

“Perkara ini, pokok materilnya adalah berkaitan dengan praktik lembaga koperasi yang bertindak semena-mena, ini bahaya dan menciderai ide ekonomi kerakyatan,” tegas Wiwit sapaan akrabnya.

Sedangkan, Nanang Nelson mengatakan bahwasanya materi banding pada pengadilan tinggi dinilai keluar dari pokok permasalahan. Karena, yang diulas seputar legalitas LPKNI.

“Sudah jelas bahwasanya dalam perkara di Pengadilan Negeri dengan nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Mlg menyebutkan bahwa perkara ini ditangani oleh advokat,” katanya.

Nanang Nelson melanjutkan, pada waktu pendaftaran perkara waktu memaki e-court saya, tapi hal ini diulas lagi. “Kalau bukan advokat, ya tidak mungkin punya e-court mas, dan saya merupakan advokat publik pada LPKNI,” jelasnya.

Sementara itu, WD menyampaikan dirinya berharap agar permasalahan ini segera selesai dengan keputusan seadil-adilnya. “Kami berharap dalam Kasasi nanti, mendapatkan keadilan,” ucapnya.

Disampaikan juga, bahwa ia bukannya tidak mau membayar tetapi saat itu ia mengalami penurunan usaha. Dan, pada saat mendapat kabar lelang, ia sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan kewajibannya. Tetapi, pihak koperasi menolak dan tetap mengajukan lelang.

“Saat ini kepemilikan sudah beralih nama, padahal kami juga telah mengajukan blokir ke BPN. Kami memang awam tentang hukum, tapi setidaknya kami berharap keadilan di muka bumi ini,” pungkas WD sumber : kabarmalang.com

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *