Konsumen menjadi bagian terpenting dalam roda perekonomian suatu negara. Namun, sampai sekarang perlindungan terhadap konsumen masih belum cukup untuk menghentikan masalah yang merugikan konsumen. Masih banyak keluhan terhadap perbankan, perumahan, telekomunikasi, transportasi, dan sektor lainnya.

Negara berada dalam posisi yang harus memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen. Karena itulah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) hadir sebagai mitra negara dalam perlindungan konsumen. Apa saja peran LPK ini sebagai garda terdepan dalam perlindungan konsumen?

Munculnya Kesadaran Perlindungan Konsumen

Kesadaran perlindungan konsumen pertama kali disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy tahun 1962. Penyampaian terkait perlindungan konsumen ini di hadapan kongres Amerika dengan dua poin penting.

Pertama dia menyampaikan empat hak dasar konsumen. Berupa hak keamanan, hak memilih, hak informasi, dan hak penyelesaian sengketa.

Hak keamanan berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap produk yang diperjual-belikan oleh perusahaan. Sehingga konsumen bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Hak memilih berkaitan dengan kebebasan konsumen untuk memilih produk atau jasa yang sesuai nilai tukar. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan yang diberikan.

Hak informasi berkaitan dengan pemberitahuan secara jelas dan jujur oleh produsen dari sebuah produk atau jasa. Produk atau jasa yang dijual harus sesuai dengan kondisi yang telah diinformasikan.

Terakhir adalah hak penyelesaian sengketa ini berkaitan dengan hak konsumen untuk didengar keluhannya. Dalam hak ini juga harus ada advokasi dan perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan.

Selain membicarakan soal hak dasar konsumen John F. Kennedy juga membicarakan tentang peran penting konsumen. Penggerak roda perekonomian negara yang paling utama adalah para konsumen. Sehingga kebijakan sebuah negara harus benar-benar memperhatikan konsumen dan dirasakan langsung oleh konsumen.

Dari pidato tersebut kemudian banyak negara yang juga ikut mengadopsi, termasuk Indonesia. Karena perlindungan konsumen dirasakan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh sebuah negara. Tidak lama kemudian, di tahun 1973 muncul Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai pelopor perlindungan konsumen di Indonesia.

Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia mulai diakui negara dengan diundangkannya perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tercatat dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999.

Amanat undang-undang inilah kemudian yang membentuk LPK dan bermitra bersama pemerintah untuk menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Payung hukum ini pula yang membuat LPK bisa ikut berperan aktif dalam perlindungan konsumen. Sehingga konsumen bisa mendapatkan hak-hak dasarnya.

Sebenarnya ada tiga lembaga perlindungan konsumen yang berperan aktif dalam perlindungan konsumen. Terbentuknya ketiga lembaga ini berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Pertama adalah Badan Perlindungan Nasional yang bertempat di tingkat pusat. Kedua adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di tingkat atau kabupaten. Terakhir berupa LPK Swadaya Masyarakat yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Masih Banyak Pelanggaran Hak Konsumen Atas Penjualan Produk dan Jasa

Hingga sekarang ini masih saja ada pemberitaan terkait dengan pelanggaran hak konsumen. Contohnya seperti adanya keracunan makanan yang bahkan menyebabkan hilangnya nyawa. Begitu juga masih tingginya angka kematian karena kecelakaan di jalan raya.

Salah satu LPK, yaitu YLKI selalu mengeluarkan data pengaduan konsumen setiap tahunnya. Dalam data tersebut keluhan terhadap perbankan menempati posisi pertama dengan presentase 21 persen. Diikuti oleh perumahan 14%, telekomunikasi 14 persen, PLN 11 persen, PDAM 7,5 persen, dan transportasi publik 6 persen.

Enam sektor produk dan jasa tersebut menempati urutan terbesar. Masih banyak lagi produsen lainnya yang juga membutuhkan perhatian pemerintah.

Dari data tersebut disebutkan ada dua tipologi sengketa konsumen. Pertama pengaduan konsumen terbatas hanya dengan pelaku usaha. Hal ini sangat merugikan konsumen, karena penyelesaian berada pada kendali pelaku usaha.

Tipologi kedua ada pihak ketiga yang membuat penyelesaian sengketa terkesan menggantung. Contohnya seperti pada penyelesaian sengketa penjualan apartemen vertikal di sebuah daerah yang belum memiliki perda tentang bangunan vertikal. Sehingga konsumen meski sudah melakukan kewajibannya tidak dapat menerima sertifikat kepemilikan.

Keanehan terjadi ketika pengembang tetap mendapatkan izin pembangunan, namun pemerintah daerah sendiri belum mempunyai perda yang mengatur. Kondisi semacam ini jelas sangat merugikan konsumen.

Disinilah LPK mempunyai peran dalam usaha membantu advokasi konsumen. Bentuk advokasi bisa dalam bentuk usaha bantuan sengketa, atau juga dengan melakukan mediasi terhadap pemerintah untuk menyiapkan regulasi. Regulasi ini nantinya akan membatasi ruang pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Peran LPK Terhadap Perlindungan Konsumen

Peran LPK terhadap perlindungan konsumen sangat dibutuhkan. Mengingat masih lemahnya sistem pengawasan dan juga rentannya konsumen untuk dirugikan oleh pelaku usaha. Dari UU nomor 8 tahun 1999, LPK mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam perlindungan konsumen.

Pentingnya LPK ini tidak lepas dari apa yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut. Ada beberapa peran penting yang bisa dilakukan oleh LPK dan tercantum dalam rumusan pasal 44 UU Perlindungan Konsumen.

Pertama, LPK berperan dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya perlindungan konsumen. Dari edukasi tersebut akan timbul peningkatan kesadaran atas hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen. Para konsumen juga akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Kedua, LPK bisa menjadi tempat berkonsultasi dan mengadu oleh para konsumen. LPK berperan besar sebagai garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen.

Ketiga, LPK menjadi aktor strategis dalam usaha perlindungan konsumen. LPK bisa bekerjasama dengan berbagai macam instansi yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Keempat, LPK juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam usaha perlindungan konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. LPK bisa bekerjasama dengan BPOM untuk melindungi konsumen dalam sektor obat dan makanan.

Adanya usaha perlindungan konsumen memberikan konsekuensi terhadap pembatasan perilaku para pelaku usaha. Mereka tidak lagi bisa dengan leluasa mengeluarkan produk atau jasa. Ada standar tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.

Sekarang sudah banyak aturan-aturan yang membatasi para pelaku usaha. Berbagai aturan tersebut juga tidak lepas dari adanya UU Perlindungan Konsumen dan desakan LPK.

Seperti adanya BPOM untuk pembatasan produksi makanan dan obat-obatan, Badan Pengelola Transportasi Darat, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan masih banyak lagi lainnya.

Pembatasan tersebut tidak serta merta hanya untuk kepentingan konsumen semata. Melainkan juga sebagai bentuk pengujian terhadap kualitas produk atau jasa yang dikeluarkan. Sehingga timbul adanya kompetisi yang sehat antara pelaku usaha.

Pelaku usaha yang lolos dan teruji tidak akan terpuruk. Sebaliknya, pelaku usaha akan semakin lebih kompetitif dengan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Sehingga terjadi peningkatan kualitas produk atau jasa dari pelaku usaha.

Adanya LPK ini juga memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen mendapatkan hak dasarnya, dan pelaku usaha bisa semakin berkembang dengan produk semakin kompetitif. Adanya keseimbangan ini akan meningkatkan perputaran perekonomian negara.

Keberadaan lembaga perlindungan konsumen ini sangat vital di dalam sebuah negara. Apalagi hampir semua penduduk Indonesia mempunyai dua peran sekaligus, sebagai konsumen dan pelaku usaha. Tanpa adanya kesadaran Perlindungan Konsumen dan peran aktif LPK akan sulit untuk menjalankan roda perekonomian.

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *