Suara Konsumen LPKNI – Ganjil Genap merupakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub No 77/2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap selama Penyelenggaraan ASEAN GAMES, merupakan revisi Pergub sebelumnya No 164/2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sistem Ganjil Genap dan revisi yg ketiga Pergub No 155/2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap, Peraturan tersebut dalam kategori Peraturan Kepala Daerah (PERKADA).

Saya Yulham salah satu Pengemudi Online “ Aplikasi” tertangkap tangan dugaan pelanggaran Peraturan Gage pada tanggal 01/11/2018 di Patung Pemuda Membangun di jalan Sudirman Jakarta Selatan, mobil yang saya kendarai dengan Nopol Genap. Dan Polantas memberikan bukti pelanggaran pidana ringan (tilang) terhadap pelanggaran Peraturan Gubernur No 77/2018 (PERKADA).

Setiap peraturan memiliki sanksi terhadap pelanggarnya dan kewenangannya (tupoksi) sesuai Pergub 77/2018 Pasal 6. Pengawasan dan Pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistim Ganjil Genap dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Merujuk pasal tersebut Penegakkan Pelanggaran Gage oleh Dinas Perhubungan (Dishub) bukan Polantas dan sudah di perjelas ke Kakorlantas Irjen Ferdi Irwan saat pertemuan dengan Dirjen Budi Setiadi di Ditjenhubdat bersama Perwakilan Driver Online bahwa Pelanggaran Gage bukan wewenang Polantas !

“ Gage adalah tugas kami Polisi Lalu Lintas” Jelas Kakorlantas

Kemudian kenapa Perkaranya di limpahkan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Penuntut serta Pengadilan memutus perkaranya !

Merujuk Peraturan Perundang-undangan;

1-UU No 12/Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang.

Pasal 15
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3)Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2- UU No 23/Tahun 2014 tentang Pemda

Pasal 255
(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan PERDA dan PERKADA menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada

3-UU No 8/Tahun 1981 tentang KUHAP

Pasal 84
(1)Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

4-UU No 16/Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Pasal (1)
(3). Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

1-Apakah Kewenangan Polantas?
2-Apakah Tugas Hakim untuk Periksa Perkara ?
3-Apakah Tugas Satpol PP ?
4-Apakah Perangkat Hukum (Polantas, Kejaksaan & Hakim gagal paham hukum tata negara ?

Admin

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *