Perkembangan ekonomi Indonesia sangatlah pesat. Hal ini terlihat dari banyaknya produk baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Berbicara mengenai produsen maka tidak lupa konsumen. Konsumen adalah pihak yang memakai, menggunakan, mengkonsumsi barang ataupun jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Konsumen sebagai salah satu pihak dalam ekonomi perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah untuk mendapatkan kepastian hukum, terutama di era teknologi saat ini.

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi masyarakat saat ini. Masyarakat perlu lebih berhati-hati atas segala hal yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, karena jika tidak, bukan kepuasan yang didapat namun kerugian yang di dapat. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen yakni dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen (UUPK). Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk lebih jelasnya kita perlu mempelajari sejarah terbentuknya aturan mengenai perlindungan konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga KonsumenIndonesia(YBLKI)diBandung dan beberapa perwakilan di berbagai propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal. Dampak dari krisis moneter ini menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah, biaya hidup semakin tinggi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. untuk mengatasinya Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi dengan cara meminjam uang melalui Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund/ IMF). Saat itu IMF bersedia memberikan kucuran dana tentunya dengan beberapa persyaratan, salah satunya yakni Indonesia diharuskan membuat Undang-undang mengenai perlindungan konsumen.

Berbagai usaha dilakukan untuk terwujudnya kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen. Banyak pihak dilibatkan dalam pembentukan aturan tersebut. Baik dari pihak Pemerintah, Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hingga akademisi perguran-perguruan tinggi ikut disertakan untuk mewujudkan Undang-undang perlindungan konsumen ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yakni mulai dari pembahasan ilmiah/non ilmiah, seminar-seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akhirnya pada tahun 1999 produk hukum perlindungan konsumen berhasil dikeluarkan bukan saja dikarenakan perjuangan dari Lembaga Konsumen dan Lembaga lainnya yang berkecimpung dalam bidang tersebut, namun juga dikarenakan adanya desakan dari pihak luar yakni Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund/ IMF) yakni berupa undang-undang. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disepakati oleh DPR (tanggal 30 Maret 1999), disahkan oleh Presiden RI (saat itu Bacharuddin Jusuf Habibie) pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 42 Tahun 1999). Dengan terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen ini maka hak-hak masyarakat menjadi terlindungi terutama dalam hal hak ekonomi. (NAM)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *