Pinjaman online atau financial technology (fintech) peer to peer lending adalah fasilitas peminjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan (Penyedia pinjaman atau kreditur) yang beroperasi melalui online dengan bantuan teknologi informasi. Pinjaman online ini sangat mudah dicari melalui internet maupun aplikasi smarthpone. Dengan proses peminjaman yang mudah serta tanpa perlu tatap muka antara kreditur dengan debitur secara langsung.

Aturan atau regulasi yang mengatur mengenai pinjaman online terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Juncto Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pendirian dan perizinan penyedia jasa keuangan dalam hal ini harus mendaftarkan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melihat gaya hidup masyarakat yang sekarang sangat aktif dalam penggunaan internet, melatarbelakangi adanya pinjaman online ini. Kemudahan pinjaman online jika dibandingkan dengan perbankan dalam pengajuan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman semakin menarik minat masyarakat untuk meminjam melalui pinjaman online. Bahkan dalam prakteknya ada beberapa kreditur yang meminjamkan uang tanpa jaminan kepada debiturnya.

Jenis pinjaman online yang diberikan kreditur berbeda-beda melihat jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Sementara untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam lingkup ini masih belum bisa ditangani karena Lembaga penyelesaian sengketa fintech saat ini masih belum ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam pinjaman online ini, seperti bagaimana jika debitur melakukan wanprestasi (terlambat membayar kredit) kepada kreditur. Sedangkan debitur tidak menyertakan jaminan dalam peminjaman utangnya.

Pertama yang perlu diketahui bahwa sebelum mendapatkan pinjaman online, debitur haruslah menyepakati perjanjian yang dibuat oleh kreditur. Perjanjian yang di buat oleh kreditur ini adalah perjanjian utang piutang. Dengan penandatangan perjanjian utang piutang oleh kedua belah pihak tersebut, maka tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata.

Karena tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata, maka penyelesaian sengketanya secara perdata. Jika debitur tidak mau membayar kreditur dapat menggugat debitur melalui pengadilan negeri atas perbuatan wanprestasi debitur. Namun menggugat debitur melalui pengadilan negeri tidak sebanding dengan nominal kerugian yang akan dialami oleh kreditur. Sehingga kreditur lebih memilih cara lain.

Dikarenakan tidak adanya jaminan, cara yang biasa dilakukan kreditur agar bisa mendapatkan haknya kembali adalah dengan memakai tindakan yang di luar tindakan normal yakni dengan mengambil data kontak debitur yang ada dalam telepon genggam debitur tanpa izin kemudian melakukan teror atau ancaman kepada debitur. Ancaman ini bisa dilakukan dengan menghubungi debitur berkali-kali supaya debitur merasa resah terhadap kreditur melalui SMS ataupun Whatsapp. Itu salah satu cara yang dilakukan kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi. Namun perlu diketahui bahwa tindakan kreditur yang mengambil data kontak debitur (pelanggaran privasi), dan melakukan teror atau ancaman merupakan tindakan pidana.

Aturan mengenai hal di atas bagi perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran berupa penyeberan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE. Kemudian, pengancaman perusahaan fintech terhadap nasabah/debitur dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE.

Permasalahan lain yang dihadapi debitur, yakni kadang kala kreditur memberlakukan bunga yang terlampau besar untuk keterlambatan angsuran kredit meski hanya rentang waktu satu hari saja. Ini disebabkan karena tenor yang diberlakukan dalam peminjaman online ini terhitung harian atau sebentar semisal 7 hari, 10 hari, 15 hari, dsb. Bunga yang diberlakukan oleh kreditur kadang hingga melebihi utang pokoknya.

Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pinjaman online yang seperti ini, ada kemungkinan pinjaman online tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal. Oleh karena itu untuk menghindari hal seperti ini, perlu dipastikan terlebih dahulu pinjaman online tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum. Pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK dilarang mengambil data kontak debitur karena hal tersebut merupakan pelanggaran privasi debitur yang bersangkutan dan tidak boleh memberlakukan bunga terlampau besar. Langkah hukum yang perlu di ambil debitur jika ada pelanggaran seperti hal tersebut di atas, maka debitur perlu melaporkan kreditur pinjaman online tersebut ke kantor polisi.

Tapi debitur juga perlu mengingat bahwa yang namanya pinjaman tetaplah utang yang harus di bayar suatu saat. Jika debitur memiliki masalah wanprestasi dengan kreditur, namun tetap berkilah untuk tidak mau membayar maka perbuatan debitur bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memiliki itikad baik. Hal ini bisa merugikan debitur dikemudian hari.

Langkah untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi debitur yakni debitur perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan kreditur agar menyelesaikan terlebih dahulu administrasinya. Debitur harus bertanggung jawab atas keterlambatan angsuran yang terjadi. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang telah di buat antara debitur dengan kreditur sebelumnya. Sehingga perjanjian ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Ini berdasarkan dengan Pasal 1239 KUH Perdata, “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

Penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:

  1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
  2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *