Ada faktor yang melatarbelakangi kenapa perlindungan konsumen ini bisa sampai buruk. hal yang mendasarinya tidak lain karena sistem yang lemah. kelemahan sistem tersebut bisa dilihat dari koordinasi pemerintahan yang sangat lemah dalam menerbitkan suatu aturan atau kebijakan.

Memang tidak ada yang namanya kesempurnaan tapi paling tidak sebelum suatu aturan ditetapkan harus benar-benar dipertimbangkan. termasuk undang-undang yang saat ini mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8/1999 letak kekurangannya masih banyak sekali.

dalam undang-undang tersebut hanya memberikan kewenangan BPKN tidak secara maksimal. Artinya hanya sekedar memberikan rekomendasi tidak untuk memutuskan atau membuat sebuah kebijakan. Hal ini bisa memperlambat bagi kinerja BPKN dalam mengatasi kelemahan konsumen.

Padahal sejatinya tugas BPKN itu untuk melindungi konsumen secara menyeluruh. untuk kewenangan yang seharusnya diterima BPKN juga seharusnya sebanding dengan tugas berat yakni melindungi konsumen dari ketidakpuasan dalam berbelanja atau tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen.

BPKN adalah badan yang paling dekat secara langsung dengan konsumen. Siapa lagi yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat jika tidak BPKN. Tapi jika hal ini tidak dilakukan dengan secara maksimal kewenangan maka semua tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan.



Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *